Home Headline Kinerja Pos Lalu Lintas Ternak Terkendala Regulasi

Kinerja Pos Lalu Lintas Ternak Terkendala Regulasi

SEMARANG, 21/01 (Beritajateng.net) – Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi pos lalu lintas ternak saat ini terkendala belum adanya regulasi yang mengharuskan tiap angkutan ternak yang akan masuk dan keluar Jateng terlebih dahulu masuk pos pemeriksaan.

Belum adanya regulasi tersebut menjadikan mobil barang yang mengangkut hewan ternak banyak yang tidak masuk pos pemeriksaan, sehingga potensi pendapatan banyak yang tidak masuk ke kas daerah.

Koordinator Satuan Kerja (Satker) Pos Lalu Lintas Ternak (PLLT) Tanjung Brebes Isbandi mengungkapkan hal tersebut saat menerima Kunjungan Kerja Anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah di tempat kerjanya, Sabtu (20/01).

“Kami kesulitan memaksa kendaraan yang membawa ternak untuk memasuki pos pemeriksaan karena belum ada regulasi yang mengatur lalu lintas ternak harus masuk ke pos,” ungkapnya.

Hambatan lain yang dirasakan pihaknya, tambah Isbandi, adalah tidak lengkapnya fasilitas yang ada di pos pemeriksaan. Fasilitas fasilitas tersebut yang dirasakan sangat perlu adalah tempat istirahat bagi pengantar ternak.

“Pemeriksaan ternak yang masuk pos tidak bisa selesai cepat apalagi ternaknya banyak maka dibutuhkan fasilitas bagi pengantar seperti tempat istirahat dan kantin yang menyediakan makanan dan minuman,” bebernya.

Hambatan lain yang menyebabkan kinerja pos pemeriksaan ternak di Tanjung tidak optimal adalah adanya jalan tol yang menghubungkan Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah yang menyebabkan angkutan barang termasuk angkutan ternak tidak lagi harus melalui jalan Pantura Brebes tempat pos berada.

“Kendaraan pengangkut ternak sekarang banyak yang melalui jalan tol sehingga tidak bisa kita pantau karena tidak ada pos pemeriksaannya. Disamping itu tidak mungkin mereka masuk pos disini,” katanya.

Merespon keluhan Satker PLLT Tanjung Brebes, Sekretaris Komisi C DPRD Jateng Tetty Indarti mengatakan, akan segera menindaklanjuti kondisi tersebut dengan instansi terkait guna mencari solusinya.

“Soal regulasi mendesak untuk segera dibuat. Regulasi ini sangat penting karena bisa memacu optimalisasi kinerja satker untuk meningkatkan PAD,” ungkapnya.

Selain regulasi, Tetty juga memandang perlu untuk mencari solusi apa yang akan dilakukan mengingat dampak pembangunan jalan tol yang mengakibatkan angkutan ternak banyak yang tidak masuk pos pemeriksaan.

“Apakah memungkinkan membangun pos pemeriksaan ternak di jalan tol, ini harus kita bahas dengan instansi terkait,” urainya.

Anggota Komisi C Amin Maksum menambahkan, dengan belum adanya regulasi yang bisa “memaksa” angkutan ternak masuk pos pemeriksaan dan dampak pembangunan jalan tol menyebabkan pengawasan kesehatan ternak yang masuk ke Jawa Tengah menjadi lemah.

“Kita bisa bayangkan kalau kondisinya seperti ini maka kesehatan ternak yang masuk ke Jateng tidak bisa kita awasi. Ini sangat membahayakan,” katanya.

Realisasi PAD yang diperoleh Satker PLLT Tanjung Brebes pada tahun 2017 yang lalu sebesar Rp. 153.069.000. Sementara tahun 2016 PAD yang diperoleh sebesar Rp. 143.411.800. Kalau regulasi yang mengharuskan lalu lintas ternak masuk pos pemeriksaan sudah ada diyakini PAD yang diperoleh akan semakin besar.

(NK)