Home Headline Khawatir Terjadi Kegaduhan Politik di Pilgub, Widhi Laporkan Kasus Penghinaan Waketum Gerindra...

Khawatir Terjadi Kegaduhan Politik di Pilgub, Widhi Laporkan Kasus Penghinaan Waketum Gerindra ke Ditreskrimsus

573

SEMARANG, 2/8 (Beritajateng.net) – Bakal calon wakil gubernur Jateng Widhi Handoko angkat bicara terkait pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono yang menyinggung PDIP sering disamakan dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). Dia melaporkan tuduhan itu ke Ditreskrimsus Polda Jateng, Rabu (2/8), sekitar pukul 15.00 wib.

Laporan berupa delik penghinaan (delik aduan) atas pernyataan yang menyebut keputusan RUU Pemilu yang disahkan parlemen beberapa waktu lalu dituding menjadi upaya Presiden Jokowi dan PDIP menipu rakyat.

“Pertama sikap tersebut menunjukkan ketidak dewasaan dalam berpolitik, kedua menunjukkan arogansi mental yang kurang bagus karena belum berkuasa saja sudah menfitnah dan membuat berita isi hoak sehingga tidak membuat kondisi yang harmonis,” katanya.

Widhi yang juga Ketua organisasi sayap PDIP Gerakan Nelayan Tani (GANTI) Jateng menilai, pernyataan menyesatkan itu bisa membuat gaduh suasana politik di Jateng yang mendekati Pilkada dan Pilgub Jateng 2018.

“Sebagai organisasi sayap kami melaporkan berita tersebut merupakan fitnah dan penghinaan, pencemaran nama baik, perbuatan yang tidak menyenangkan, dan menebarkan kebencian, dan membuat kegaduhan,” tegasnya.

Bahkan, atas tuduhan tersebut jelas mempunyai maksud yang tidak baik, tidak sekedar black campaign atas lawan politiknya tetapi firnah tersebut jelas arahnya menjatuhkan kredibilitas partai maupun penguasa.

“Tidak sekedar membuat gaduh tetapi bisa memicu perkelahian atau adu domba, karena pernyataannya tersebut sudah provokatif. Isu provokatif dikhawatirkan memicu perang antar suku atau antar geng atau antar golongan,” katanya.

Penghinaan provokatif menurut akademisi sekaligus notaris ini termasuk dapat dipidana berdasarkan Pasal 310 ayat (1) KUHP, dimana siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

“Delik penghinaan ini merupakan delik aduan. Tuntutan hanya bisa dilakukan apabila ada aduan yang disampaikan kepada polisi, makanya Ganti Jateng ikut mengadukan ke polisi. Tetapi dalam penafsirannya juga bisa pencaran nama baik organisasi,” paparnya.

Selain itu, pihaknya juga melakukan tuntutan perdata tentang hal penghinaan. Bertujuan  mendapat penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik.

“Tidak sedikit kasus fitnah atau penghinaan yang dilakukan oleh seseorang bergulir ke meja hijau. Harapan saya sebagai ketua Ganti Jateng, jangan sampai kasus tersebut tidak segera ditangani secara tuntas karena saya kawatir teman-teman dari partai khususnya simpatisan justru berang dan main hakim sendiri, maka polisi segera menangani masalah ini, bila perlu yang bersangkutan segera diamankan terlebih dahulu,” pungkasnya.

(NK)