Home News Update Ketua PDIP Jateng Siap Dipilih Kembali

Ketua PDIP Jateng Siap Dipilih Kembali

Wakil Gubernur Jateng Heru Sudjatmoko

Semarang, 24/11 (BeritaJateng.Net) – Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Jawa Tengah Heru Sudjatmoko menyatakan siap dipilih kembali menjadi pimpinan DPD PDIP provinsi setempat untuk periode 2015-2020 pada konferensi daerah yang berlangsung pada Februari 2015.

“Sebagai kader PDIP, saya tentu siap jika dipilih kembali, tetapi dengan catatan (bahwa pencalonan sebagai ketua DPD, red) dikehendaki oleh arus bawah (PAC dan DPC) serta arus atas (DPP),” kata Heru di Semarang, Senin (24/11).

Heru mengungkapkan bahwa dirinya tidak akan membentuk tim sukses untuk menggalang dukungan, baik dari arus bawah maupun arus atas, terkait dengan pencalonan sebagai Ketua DPD PDIP Jateng.

“Upaya mencari dukungan biar berjalan secara alami dan dalam beberapa waktu kedepan saya sendiri akan menyerap informasi dari bawah dan atas,” ujar pria yang juga menjabat sebagai Wakil Gubernur Jateng itu.

Heru menegaskan bahwa dirinya juga tidak akan melakukan praktik politik uang pada proses penggalangan dukungan.

Menurut dia, pemilihan ketua DPD PDIP Jateng periode 2015-2020 akan berlangsung pada konferensi daerah yang paling lambat dilakukan Februari 2015.

“Sebelum digelar konferensi daerah, akan digelar dulu konferensi anak cabang dan konferensi cabang guna memilih ketua PAC (pimpinan anak cabang)sekaligus menjaring nama-nama bakal calon untuk ketua DPC dan DPD,” katanya.

Nama-nama bakal calon ketua DPC yang muncul, kata Heru, akan disaring menjadi maksimal enam orang untuk kemudian menjalani uji kepatutan dan kelayakan di DPD sebelum dipilih tiga nama secara musyawarah oleh peserta konferensi cabang.

“Untuk nama-nama bakal calon ketua DPD yang muncul di konferensi cabang juga akan disaring menjadi maksimal enam orang yang kemudian menjalani ‘fit and proper test’ di DPP, sebelum salah satu,” ujarnya.

Ia mengharapkan bahwa pemilihan ketua di semua tingkatan partai itu harus dilaksanakan dengan musyawarah mufakat tanpa adanya pemungutan suara terbanyak.

“Tidak boleh ada voting dan jika melalui musyawarah mufakat tidak bisa tercapai, maka diserahkan ke struktur di atasnya,” kata Heru. (ant/pri)