Home Lintas Jateng Keterbukan Informasi di Jateng Belum Maksimal

Keterbukan Informasi di Jateng Belum Maksimal


— Catatan Akhir Tahun Komisi Informasi Jawa Tengah

Semarang, 25/12 (BeritaJateng.net) – Wajah dan kualitas keterbukaan informasi publik di lingkup pemerintah provinsi Jawa Tengah sangat ditentukan kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama.

Berdasarkan Pergub No. 12/2015, PPID Utama diberikan kewenangan untuk mengkoordinasi dan mengkonsolidasikan informasi publik yang wajib disampaikan dan wajib disediakan.

“Salah satu kewajiban PPID Utama adalah menyampaikan infomasi publik wajib berkala. Yaitu kategori informasi publik yang selalu mengalami pembaharuan dan secara berkala wajib disampaikan kepada publik, baik dengan atau tanpa permohonan,” ujar H. Rahmulyo Adiwibowo, SH,MH, Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, Jum’at.

Lebih lanjut ia mengatakan, tujuan pemberian informasi publik wajib berkala adalah, antara lain, memberikan hak akses kepada masyarakat untuk mengetahui secara langsung sekaligus melakukan kontrol atas penyelenggaraan pemerintahan.

“Informasi wajib berkala dapat disampaikan dengan menggunakan berbagai media informasi, salah satunya melalui laman website resmi Badan Publik,” tambah Rahmulyo.

Untuk diketahui, Pemprov Jawa Tengah menggunakan atau memiliki laman website ppid.jatengprov.go.id sebagai media informasi penyampaian informasi publik.

“Akan tetapi memperhatikan waktu updating dan jenis informasi publik, tampak bahwa PPID Utama belum mampu menyajikan kualitas informasi publik sesuai standar yang ditetapkan UU No. 14 Tahun 2008, Perda No. 6/2012 dan Pergub No. 12/2015. Penyampaian informasi publik yang belum memenuhi standar yang ditetapkan UU adalah bentuk lain dari ketertutupan informasi,” terangnya.

Lebih lanjut Rahmulyo mengatakan, tolok ukur kualitas keterbukaan informasi publik pemprov Jateng terlihat melalui laman website ppid.jatengprov.go.id maupun jatengprov.go.id.

“Kedua laman website ini berlaku sebagai media informasi penyampaian informasi wajib disediakan dan diumumkan secara berkala. Apabila ditelusuri, oleh PPID Utama kedua laman website tersebut belum menyampaikan kepada publik beberapa jenis informasi wajib berkala dan informasi tersedia setiap saat seperti LHKPN, ringkasan program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dan atau ringkasan laporan akses informasi,” terangnya lagi.

Dalam hal LHKPN misalnya, PPID Utama belum dapat menyajikan hasil LHKPN yang telah diperiksa KPK, termasuk termasuk LHKPN Gubernur dan Wakil Gubernur.

“Yang disediakan oleh PPID Utama adalah daftar para pejabat yang wajib menyampaikan LHKPN. Disisi lain, dalam catatan monitoring dan evaluasi Komisi Informasi Jawa Tengah sebanyak 20 pimpinan SKPD telah menyampaikan hasil pemeriksaan LHKPN pada laman website SKPD atau PPID Pembantu,” tambahnya.

Rahmulyo mengatakan, Pemprov Jawa Tengah telah menetapkan Tahun 2015 sebagai tahun infrastruktur. Hal ini berarti bahwa laporan pencapaian dan kemajuan pembangunan infrastruktur wajib diketahui publik. Termasuk didalamnya penggunaan dan penyerapan anggaran Laporan pencapaian dan kemajuan pembangunan infrastruktur, begitu pula dengan program-program milik pemprov Jateng lainnya adalah jenis informasi tentang program dan kegiatan yang wajib disampaikan secara berkala.

“Informasi wajib berkala lainnya yang tidak diketahui publik berkaitan dengan laporan akses informasi publik, yaitu laporan kepada publik yang memuat informasi tentang jumlah permohonan informasi, waktu penyelesaian, jumlah permohonan informasi yang ditolak dan diterima serta alasan penolakan permohonan informasi,” ujarnya.

Menurut Rahmulyo, keberadaan jenis laporan ini penting untuk mengukur kinerja pelayanan informasi publik, serta mengetahui alasan-alasan penolakan permohonan informasi.

Jenis informasi publik lainnya yang dapat dijadikan tolok ukur tingkat dan kualitas keterbukaan informasi pada badan publik adalah ketersediaan daftar informasi publik (DIP) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

“DIP, sebagai salah satu jenis informasi publik yang wajib disediakan, berisi tentang daftar informasi publik yang wajib dberikan atau ditolak berdasarkan alasan pengecualian. Dengan DIP, akan diketahui jumlah dan jenis informasi yang dikecualikan, alasan pengecualian serta proses pengecualian informasi publik,” tambahnya.

Bagi badan publik, DIP akan membantu akurasi dan kecepatan pelayanan informasi publik sesuai dengan prinsip pemberian informasi publik yang valid, cepat, terjangkau serta efisien.

Keterbukaan Informasi SKPD

Kinerja PPID Utama berpengaruh kepada kualitas keterbukaan informasi di tingkat SKPD atau PPID Pembantu. Sepanjang tahun 2015, diluar 10 SKPD yang ditetapkan memiliki tata kelola informasi public yang baik, Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah mencatat belum ada perubahan signifikan keterbukaan informasi di tingkat SKPD.

“Tahun 2015 masih terdapat 6 SKPD yang enggan menjawab dan mengembalikan kuesioner monitoring, yaitu Sekretariat DPRD, Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, Bakorwil II dan III, Dinas Pertanian Pangan dan Holtikura serta Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah,” ujarnya.

Bahkan Sekretariat DPRD untuk kedua kali sejak tahun 2014 tidak mengembalikan kuesioner monev. Sementara itu 4 SKPD lainnya yaitu Sekda Jateng, BPMD, Balitbang dan Satpol PP mengembalikan jauh di luar batas waktu yang ditetapkan.

Dilihat dari jenis informasi public wajib berkala yang wajib disampaikan, baru sekitar 55 persen atau 32 SKPD yang dapat memenuhinya. Kondisi ini hampir sama dengan tahun 2014.

“Misalnya dalam hal penyampaian LHKPN, dibandingkan tahun 2014 tidak ada perubahan. Yaitu 20 pimpinan SKPD telah menyampaikan pengumuman LHKPN, dan 30 lainnya belum dapat disajikan,” tambahnya.

Tentang laporan keuangan, tercatat 28 SKPD bersedia menyajikan informasi tentag RKA/DPA tahun 2015. Hal ini lebih baik dibandingkan tahun 2014 dimana RKA/DPA belum banyak disampaikan kepada public.

“Dalam hal informasi tersedia setiap saat dalam bentuk DIP, dibandingkan tahun 2014 mengalami peningkatan dari semula 25 SKPD menjadi 27 SKPD yang memiliki DIP,” pungkasnya. (BJ)