Home Lintas Jateng Kesadaran Lakukan Tera Ulang Alat Ukur Minim

Kesadaran Lakukan Tera Ulang Alat Ukur Minim

image
Ilustrasi

Solo, 5/6 (Beritajateng.net) – Masyarakat yang biasa menggunakan alat ukur berupa takaran atau timbangan ternyata belum memiliki tingkat kesadaran yang baik untuk melalukan tera ulang secara berkala.

Direktur Metrologi dan Perlindungan Konsumen Kementrian Perdagangan (Kemendag), Hari Prawoko menjelaskan lemahnya tingkat kesadaran juga dipicu karena  pengawasan petugas tera sangat longgar.

“Pelaksanaan tera ulang selama ini dilakukan oleh metrologi Kanwil Kemendag provinsi. Sedangkan  pemilik alat ukur sangat banyak, sehingga pengawasan jadi longgar,” jelasnya usai peluncuran Pelayanan Tera atau Tera Ulang di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kemetrologian Surakarta, di Solo, Jumat (5/6).

Sebenarnya UU diberlakukannya desentralisasi urusan metrologi diserahkan ke daerah, namun masih ada tenggat waktu pengalihan (masa transisi) sampai Oktober 2016.

“Sampai saat baru ada  lima UPT Tera. Salah satunya ada di kota Solo. Sedangkan wilayah Sragen masih proses merintis tinggal tunggu peluncuran,” terangnya.

Sehingga lanjut Hari Prawoko diharapkan sampai tenggat waktu 2016, semua  pemerintah kota dan kabupaten sudah memiliki UPT Tera.

Hari Prawoko juga menjelaskan bahwa  tera alat ukur diperlukan untuk melindungi konsumen, diantaranya alat ukur konvensional, seperti takaran dan timbangan. Namun kini makin beragam seperti tangki ukur, argometer taksi, meter listrik, meter air dan masih banyak lagi yang juga harus ditera secara berkala.

Terkait biaya tera terang Hari mengatakan secara nominal sebenarnya relatif murah. Contohnya  biaya tera takaran dan timbangan hanya antara Rp 3.000 sampai Rp 5.000. Sedang yang termahal adalah biaya tera ulang argometer taksi sebesar Rp 50 ribu

“Bagi pemilik alat ukur yang kedapatan melanggar ketentuan tera akan dikenakan sanksi denda Rp 1 juta dan pidana penjara selama setahun,” tegasnya.

Sementara itu Wali Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo, juga berupaya memngingatkan pada  para pemilik alat ukur, untuk memiliki kesadaran terkait  pentingnya tera untuk perlindungan masyarakat konsumen.

“Karena memanipulasi alat ukur yang merugikan konsumen sama dengan perbuatan korupsi. Jangan karena tera, muncul persoalan suap atau korupsi. Sebab, orang yang menyuap Rp 1.000 dengan yang korupsi miliaran rupiah, sama di depan hukum karena melakukan korupsi,” pungkas Rudy. (BJ24)