Home Nasional Keputusan Soal Kapolri Pertimbangkan Kepentingan Publik

Keputusan Soal Kapolri Pertimbangkan Kepentingan Publik

ilustrasi
ilustrasi
ilustrasi

Jakarta, 21/2 (BeritaJateng.net) – Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani menilai keputusan Presiden Joko Widodo yang membatalkan pelantikan Komjen Pol Budi Gunawan menjadi Kapolri lebih banyak didasarkan pada pertimbangan kepentingan publik.

“Saya melihat ada tiga hal yang menjadi pertimbangan Presiden untuk membuat keputusan terhadap Budi Gunawan, yakni pertimbangan politik, hukum, dan publik,” kata Arsul Sani pada diskusi “Dialektika Demokrasi: Calon Kapolri Baru” di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat.

Menurut Arsul, pada pertimbangan politik, bahwa Komjen Pol Budi Gunawan diusulkan oleh Presiden menjadi Kapolri menggantikan Jenderal Pol Sutarman.

DPR RI, kata dia, sudah memproses surat Presiden dengan melakukan uji kelayakan dan kepatudan yang kemudian menyetujuinya menjadi Kapolri.

“Meskipun dalam proses politik yang dilakukan DPR RI, KPK menetapkan status tersangka kepada Budi Gunawan,” katanya.

Kemudian pertimbangan hukum, menurut Arsul, setelah penetapan status tersangka dari KPK, Budi Gunawan mengajukan gugatan prapradilan melalui Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

Pada proses persidangan prapradilan, kata dia, hakim kemudian memutuskan mencabut status tersangka, sehingga Budi Gunawan kembali menjadi orang merdeka.

“Pada fase ini Presiden sebenarnya bisa melantik Budi Gunawan menjadi Kapolri,” katanya.

Namun, KPK masih melakukan upapa hukum dengan mengajukan gugatan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.

Menurut Arsul, pada proses peninjauan kembali, nantinya putusan Mahkamah Agung bisa menereima atau menolak gugatan.

Jika putusan Mahkamah Agung menerima gugatan, menurut dia, maka Budi Gunawan akan kembali menyandang status tersangka.

“Jika kondisinya demikian, maka Presiden dapat menonaktifkan Kapolri, sampai ada keputusan yang memiliki kekuatan tetap dan mengikat,” katanya.

Sedangkan pada pertimbangan publik, ada yang menginginkan Presiden tidak melantik Budi Gunawan, meskipun masih harus dipertanyakan yakni publik yang mana.

Arsul menegaskan, apapun keputusan Presiden hal itu adalah hak prerogatif presiden dan merupakan keputusan terbaik. (ant/BJ)