Home Headline Keputusan DPR Soal Kapolri Bersifat Mengikat

Keputusan DPR Soal Kapolri Bersifat Mengikat

ilustrasi

calon kapolriJakarta, 20/2 (Beritajateng.net) – Anggota Komisi III DPR RI dari Frksi Partai NasDem Johny G Plate menilai keputusan DPR RI yang menyetujui Komjen Pol Budi Gunawan menjadi Kapolri memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

“Jika Presiden Joko Widodo mengusulkan calon Kapolri, maka surat Presiden baru bisa diproses setelah DPR RI membatalkan keputusan sebelumnya soal Kapolri,” kata Johny G Plate pada diskusi “Dialektika Demokrasi: Calon Kapolri Baru” di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat.

Menurut Johny, keputusan DPR RI soal Kapolri diputuskan dalam forum rapat paripurna, maka pembatalan keputusan itu juga harus dilakukan dalam forum rapat paripurna.

Ia menjelaskan, saat ini DPR RI sedang dalam masa reses hingga 22 Maret mendatang, dimana anggota DPR RI melakukan kunjungan kerja keliompok bersama anggota komisi atau kunjungan kerja perorangan ke daerah pemilihannya masing-masing.

Karena itu, kata dia, rapat paripurna DPR RI baru dapat diselenggarakan pada masa persidangan berikutnya, mulai 23 Maret 2015.

Johny menegaskan, pembatalan keputusan DPR RI melalui rapat paripurna ini sangat penting.

“Jangan sampai DPR RI memiliki dua keputusan yang berbeda soal Kapolri, karena akan melanggar aturan perundangan,” katanya.

Ia menambahkan, sikap Fraksi Partai NasDem DPR RI mendukung keputusan Presiden Joko Widodo yang mengusulkan calon Kapolri baru yakni Komjen Pol Badrodin Haiti.

Namun secara prosedural, DPR RI harus membatalkan lebih dulu keputusan DPR sebelumnya yang menyetujui Komjen Pol Budi Gunawan menjadi Kapolri.

Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Sukur Nababan mengatakan, sesuai amanah UU No 17 tahun 2014 tentang MD3, bahwa surat dari presdiden harus diproses DPR RI paling lama 20 hari kerja, tapi tidak termasuk reses.

Menurut dia, Presiden Joko Widodo sudah mengirimkan surat ke DPR RI perihal usulan calon Kapolri baru yakni Komjen Pol Badrodin Haiti.

“Namun surat itu belum dibuka oleh pimpinan DPR RI karena saat ini sedang reses,” katanya.

Karena itu, kata Sukur, dari Presiden baru mulai dihitung waktunya, setelah masa persidangan berikutnya.(ant/bj02)