Home Headline Kepala SMAN 1 Dilaporkan ke Gubernur  

Kepala SMAN 1 Dilaporkan ke Gubernur  

          SEMARANG, 6/3 (BeritaJateng.net) – Komisi Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (KPK2BGA) Provinsi Jawa Tengah menyampaikan pernyataan sikap atas kasus yang menimpa dua siswa SMAN 1 Semarang, AN dan AF, yang dikeluarkan oleh kepala sekolah atas dugaan tindak kekerasan. Selain itu ada tujuh siswa disanksi skors.
         KPK2BGA dalam pertemuan mediasi yang difasilitasi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Tengah pada 26 Februari 2018 dan 28 Februari 2018 lalu, yang dihadiri oleh Pengelola Sekolah SMAN 1 Semarang, Dewan Pendidikan Jawa Tengah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, DP3AKB Provinsi Jawa Tengah, Yayasan Setara, SPT PPA Provinsi Jawa Tengah, KPK2BGA Provinsi Jawa Tengah dan orangtua AN dan AF beserta orang tua 7 siswa yang mendapatkan scorsing.
          KPK2BGA memberikan pandangan-pandangan berkaitan dengan Sikap dan Keputusan Kepala Sekolah SMAN 1 Semarang dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah dalam penyelesaian kasus tersebut. Sikap Kepala SMAN 1 Semarang dan mendapatkan dukungan dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah yang tidak mau mengubah keputusan atau membatalkan keputusan sebelumnya untuk menerima kembali AN dan AF, keduanya saat ini duduk di Kelas XII untuk melanjutkan sampai Ujuan Akhir Nasional.
         “Ini sudah mencederai prinsip-prinsip konstitusi sebagaimana Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945. Upaya anak beserta orang tua, agar AN dan AF agar dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar di SMAN 1 Semarang, pada tanggal 1 Maret 2018 tidak diterima oleh SMAN 1 Semarang,” kata Ketua Komisi Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (KPK2BGA)Provinsi Jawa Tengah, Rika Saraswati.
         Bahkan stereotype atau pelabelan terhadap kedua anak tersebut sengaja disebarkan secara masif. “Peserta didik di SMAN 1 Semarang semakin bertambah berat mengingat pada Maret dan April 2018 AN dan AF sudah harus memasuki ujian sekolah dan Ujian Nasional,” katanya.
         Dikatakannya, keputusan Kepala Sekolah SMAN 1 Semarang dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah dilakukan melalui tahapan tidak transparan dan tidak partisipatif dengan tidak melibatkan orang tua wali, stake holder terkait dengan perlindungan anak serta dinas pendidikan. “Fakta yang diungkapkan oleh sembilan anak yang mendapatkan saksi termasuk AN dan AF dilakukan dengan metode mengintimidasi. Keputusan yang dibuat sangat tergesa-gesa. Fakta ini membuktikan bahwa Keputusan Kepala Sekolah SMAN 1 Semarang telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik,” katanya.
          Dijelaskannya, asas bertindak cermat atau principle of carefulness, yakni dalam menetapkan keputusan tidak melalui proses yang benar dan memanipulasi fakta. Asas tidak mencampur adukkan kewenangan (principle of non missuse of competence), dalam membuat keputusan telah melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya, dengan tidak memanggil dan meminta keterangan dari anak-anak dengan didampingi orang tua, komite sekolah, serta tidak melalui permintaan persetujuan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah dan Dewan Pendidikan.
          “Keputusan Kepala Sekolah SMAN 1 Semarang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keputusan kepala sekolah pada waktu mengeluarkan keputusan telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut,” katanya.
           Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka KPK2BGA Provinsi Jawa Tengah menyatakan sikap dan merekomendasikan beberapa point kepada Plt Gubernur Jawa Tengah. Pertama, Gubernur Jawa Tengah perlu membentuk tim independen guna melakukan investigasi atas permasalahan tersebut. Kedua, tim independen terdiri atas pakar pendidikan, psikolog, pakar hukum, LSM peduli anak, tim Pusat Pelayanan Terpadu Provinsi Jawa Tengah, inspektorat, KPK2BGA dan lain-lain.
           Tim independen ini mempunyai kewajiban untuk melaporkan hasilnya kepada Gubernur dan hasil tersebut diharapkan dapat digunakan untuk memperbaiki sistem dan mekanisme penanganan kasus kekerasan terhadap anak di lingkungan sekolah. Ketiga, Gubernur dalam hal ini Plt. Gubernur Jawa Tengah memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah bersama Kepala Sekolah SMAN 1 Semarang melakukan evaluasi atas Keputusan quo,dan mohon dipantau bersama dengan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dan KPK2 BGA.
          Keempat, Tim Pusat Pelayanan Terpadu Provinsi Jawa Tengah melakukan pendampingan psikologis dan layanan rehabilitasi terhadap AN dan AF, serta tujuh siswa lainnya yang mendapatkan skorsing, dan juga siswa-siswa yang diduga menjadi korban dan pelaku tindak kekerasan di SMAN 1 Semarang. “Kelima, pihak SMAN 1 Semarang harus ikut bertanggungjawab atas dugaan kekerasan terhadap anak di lingkungan sekolah tersebut,” katanya.
           Sebab, lanjutnya, tempat kejadian perkara berada di dalam lingkungan sekolah. Lingkup kegiatan sekolah yaitu dalam proses kegiatan Latihan Dasar Kepemimpinan OSIS yang notabene atas izin dan dalam proses pengawasan sekolah. “Pihak sekolah tidak bisa melepaskan tanggungjawabnya begitu saja dengan cara mengeluarkan AN dan AF dari sekolah,” tegasnya.  (El)