Home Headline Kejati Serahkan Penanganan Raibnya Dana Pemkot ke Polisi

Kejati Serahkan Penanganan Raibnya Dana Pemkot ke Polisi

Ilustrasi

Ilustrasi

Semarang, 23/3 (BeritaJateng.net) – Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah akhirnya menyerahkan penanganan kasus raibnya uang kas daerah Pemerintah Kota Semarang senilai Rp22 miliar yang tersimpan di Bank Tabungan Pensiun Nasional (BTPN) kepada Polrestabes Semarang.

“Kami kan sama-sama penegak hukum, Polrestabes silakan menangani,” kata Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Hartadi di Semarang, Senin.

Menurut dia, meski perkara tersebut ditangani oleh kepolsiain, muaranya tetap ke kejaksaan pada saat penuntutan.

Ia menuturkan Kejaksaan Tinggi siap memberi dukungan data kepada kepolisian jika dibutuhkan.

Ia menjelaskan penyelidikan perkara ini sudah diawali dengan pengumpulan data.

“Tetapi yang merasa dirugikan sudah melapor ke polisi,” katanya.

Menurut kacamata kejaksaan, lanjut dia, dana yang hilang tersebut merupakan uang negara, sehingga pelanggaran hukum yang terjadi masuk dalam tindak pidana korupsi.

Dalam penyelidikan perkara ini, Kejaksaan Tinggi telah memeriksa sejumlah saksi yang berasal dari BTPN.

Salah satu saksi yang diperiksa yakni DAK, mantan pegawai BTPN yang diduga tersangkut dalam hilangnya uang miliaran rupiah itu.

Diberitakan sebelumnya, Kepala DPKAD Kota Semarang Yudi Mardiana mencurigai dugaan raibnya dana kas daerah senilai Rp22 miliar yang disimpan di salah satu perbankan saat penandatanganan nota kesepahaman (MoU).

Pada 2007, DPKAD menyimpan uang di tujuh perbankan, salah satunya Bank Tabungan Pensiun Nasional (BTPN), dan selama ini rekonsiliasi yang didapat, seperti rekening koran, dan sebagainya berjalan lancar.

Sesuai rekomendasi BPK, Yudi mengatakan dana kas daerah yang selama ini disimpan di layanan giro dipindah ke deposito dan sudah dilakukan November 2014, dengan mendapat bukti tanda terima sertifikat deposito.

Masih atas rekomendasi BPK, kata dia, dilakukan pembaruan MoU dengan mengundang tujuh perbankan pada 6 Januari 2015, namun salah satu perbankan, yakni BTPN, ternyata tidak hadir dalam kesempatan itu.

“Kami jadi curiga. Makanya, kami lakukan penelusuran ke BTPN dengan menunjukkan sertifikat deposito dan laporan rekening koran yang kami terima secara berkala. Namun, sertifikat itu ternyata tidak diakui,” katanya. (ant/Bj)