Home Hukum dan Kriminal Kejati Selidiki Raibnya Uang Pemkot

Kejati Selidiki Raibnya Uang Pemkot

image

Semarang, 20/3 (Beritajateng.net) – Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah menangani penyidikan kasus raibnya uang dana kas daerah Pemerintah Kota Semarang senilai Rp22 miliar yang tersimpan di Bank Tabungan Pensiun Nasional (BTPN).

“Sejak Februari sudah mulai pengumpulan data,” kata Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Hartadi di Semarang, Jumat (20/3).

Menurut dia, terdapat indikasi tindak pidana korupsi dalam raibnya uang deposito tersebut.

“Secara kasat mata sudah ketahuan kalau itu uang pemda, berarti perkara korupsi,” katanya.

Berkaitan dengan perkara tersebut, kata dia, kejaksaan telah memeriksa sejumlah saksi yang berasal dari pihak BTPN.

Salah satu saksi yang diperiksa, lanjut dia, mantan pegawai BTPN yang diduga mengetahui perihal raibnya uang rakyat itu.

Saksi berinisial DAK tersebut diketahui bertugas mengurus deposita dana milik pemerintah kota itu.

DAK kemudian berpindah tempat kerja di sebuah bank swasta di Jakarta.

Hartadi menduga DAK tidak bertindak sendirian sehingga akan dilakukan pendalaman dalam kasus ini.

Ia menyatakan dalam waktu dekat kasus ini akan ditingkatkan menjadi penyidikan.

Sebelumnya, Kepala DPKAD Kota Semarang Yudi Mardiana mencurigai dugaan raibnya dana kas daerah senilai Rp22 miliar yang disimpan di salah satu perbankan saat penandatanganan nota kesepahaman (MoU).

Pada 2007, DPKAD menyimpan uang di tujuh perbankan, salah satunya Bank Tabungan Pensiun Nasional (BTPN), dan selama ini rekonsiliasi yang didapat, seperti rekening koran, dan sebagainya berjalan lancar.

Sesuai rekomendasi BPK, Yudi mengatakan dana kas daerah yang selama ini disimpan di layanan giro dipindah ke deposito dan sudah dilakukan November 2014, dengan mendapat bukti tanda terima sertifikat deposito.

Masih atas rekomendasi BPK, kata dia, dilakukan pembaruan MoU dengan mengundang tujuh perbankan pada 6 Januari 2015, namun salah satu perbankan, yakni BTPN, ternyata tidak hadir dalam kesempatan itu.

“Kami jadi curiga. Makanya, kami lakukan penelusuran ke BTPN dengan menunjukkan sertifikat deposito dan laporan rekening koran yang kami terima secara berkala. Namun, sertifikat itu ternyata tidak diakui,” katanya.(ant/BJ)