Home Headline Kejati akan Jemput Paksa Staff Ahli Gubernur Jateng

Kejati akan Jemput Paksa Staff Ahli Gubernur Jateng

Ilustrasi
Ilustrasi

— Korupsi Bansos Provinsi 2011

Semarang, 26/5 (BeritaJateng.net) – Tersangka penyimpangan dalam penyaluran dan pengelolaan dana bantuan sosial (Bansos) yang bersumber dari APBD Provinsi Jateng 2011, Joko Mardianto bakal dijemput paksa penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.

Pasalnya, tersangka yang kini menjabat sebagai staf ahli Gubernur, Jawa Tengah itu sudah sering mangkir ketika di panggil penyidik, bahkan pada pemanggilan ketiga, Joko Mardianto pun tak hadir.

“Sudah tiga kali kami lakukan pemanggilan namun tidak hadir. Terakhir Apabila tidak hadir (pada Rabu nanti, Red.), kami akan melakukan upaya penjemputan paksa Joko Mardianto besok Kamis,” kata Kasi Penerangan Hukum Kejati, Eko Suwarni, Selasa (26/5).

Dikatakan Eko, mangkirnya tersangka bersamaan dengan kasus penahanan Kabag Kesra dan Bencana Alam Dinas Sosial Provinsi Jateng, Joko Suryanto yang saat itu menjabat sebagai Ketua tim verifikasi Bansos Provinsi pada, Kamis (21/5) lalu.

“Tersangka mangkir sejak penahanan Joko Suryanto yang saat itu menjabat sebagai Ketua tim verifikasi Bansos Provinsi pada, Kamis (21/5) dengan alasan izin Dinas ke Bandung,” katanya.

Sejak pemanggilan pemeriksaan, Joko telah mangkir, bahkan hingga saat ini belum ada kejelasan kapan tersangka menyerahkan diri. Terkait status keberadaan tersangka, pihaknya telah memastikan kalau tersangka sudah pulang dari pelatihan.

“Kita tahu tersangka sudah pulang dari Bandung. Yang jelas yang bersangkutan sudah ada di Semarang. Jadi, kami tidak perlu melakukan penjemputan disana,” imbuhnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Ketua tim verifikasi Bansos Provinsi, Joko Suryanto ditahan oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) pada Kamis (21/5).

Dia ditahan setelah tim penyelidik Kejati menindak lanjuti hasil penyelidikan pada 5 Februari 2014 dan mengeluarkan Surat Perintah Penyelidikan (sprindik) dugaan penyimpangan dalam penyaluran dan pengelolaan dana bansos yang bersumber dari APBD Provinsi Jateng 2011. Namun, tersangka lainnya yakni Joko Mardianto selaku penasehat tim verifikasi yang saat ini menjabat sebagai staf ahli Gubernur ditunda penahanannya karena menjalani dinas luar Kota.

Kejati Jateng Hartadi menjelaskan, mantan Kabag Kesra dan Bencana Alam Dinas Sosial Provinsi Jateng ini ditahan karena diperoleh fakta yakni penerima bansos fiktif.

“Jadi penerima bansos fiktif tidak ada keberadaannya yang dituju,” ujarnya.

Ia menambahkan proposal bansos tersebut dilakukan dengan cara menggunakan nama LSM dan tetap lolos verifikasi karena beberapa sebab. Yakni Pergub Nomer 6 tahun 2011, sebenarnya sudah cukup filter lantaran LSM yang tidak terdaftar di Kesbangpolinmas harus mengikuti verifikasi ditingkat lurah dan Camat.

Akan tetapi, dengan merubah Pergub tersebut menjadi Pergub Nomor 12  Tahun 2011 menyebabkan tidak ada lagi verifikasi ditingkat lurah dan Camat bagi LSM yang tidak terdaftar.

Hal itu terbukti pada tahun 2012 setelah Pergub Nomor 12 Tahun 2011 diganti dengan Pergub Nomer 47 A Tahun 2011 yang mewajibkan harus verifikasi ditingkat lurah dan Camat. Maka dari anggaran yang tersedia di biro keuangan hanya terserap sekitar 30 persen.

Selain itu, berdasarkan hasil audit investigasi oleh BPKP Perwakilan jateng terhadap 164 sampel penerima bansos yakni lembaga sosial (LSM) dengan nilai sebesar Rp 1.095 miliar, hanya dimiliki oleh 21 orang. Terdiri dari 19 orang berhasil dikonfirmasi, dua orang fiktif keberadaanya.

“Sudah ada hasil audit terdapat kerugian negara sebesar Rp 654 juta dari total bansos yang disalurkan,” pungkasnya.(BJ04)