Home News Update Kedua Kubu PPP Diminta Islah

Kedua Kubu PPP Diminta Islah

Ilustrasi
Ilustrasi
Ilustrasi

Semarang, 25/2 (BeritaJateng.net) -Pasca keluarnya keputusan PTUN yang memenangkan gugatan Djan Faridz atas pengesahan kepengurusan DPP PPP versi Muktamar Surabaya dengan Ketua Umumnya Romahurmuzy oleh Kementerian Hukum dan HAM, putra sesepuh PPP KH Maemun Zubaer, Taj Yasin mengharapkan agar melalui putusan ini kedua kubu yang saat ini ada melakukan islah demi kebesaran partai.

“Dengan dimenangkannya gugatan Djan Faridz ini merupakan saat yang tepat agar kedua kubu melakukan islah, dan tidak ada yang merasa menang dan kalah demi kebesaran partai,” ungkapnya saat ditemui di Gedung Berlian Jalan Pahlawan Semarang, Rabu (25/2).

Menurut pria yang akrab disapa Gus Yasin ini, saat ini merupakan kesempatan yang baik untuk menanggalkan ego masing masing dan duduk bersama untuk merumuskan upaya peleburan kedua kepengurusan menjadi satu.

“Saya harapkan segera dibentuk forum islah untuk merumuskan penyatuan kedua kubu agar konsolidasi partai dapat berjalan dengan baik,” katanya.

Gus Yasin yang juga menjabat sebagai Anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah ini menambahkan, konflik internal yang terjadi di PPP dengan adanya dua kepengurusan ini beruntung tidak menjalar ke daerah. Di Jawa Tengah sendiri tetap solid hanya ada satu kepengurusan dibawah DPP yang diakui pemerintah.

“Dengan dianulirnya kepengurusan Gus Romy, dan mestinya nanti diterbitkan SK atas kepengurusan Djan Faridz maka Jawa Tengah juga berada di dalamnya,” tegasnya.

Tunggu Incrach

Sementara itu Wakil Ketua DPW PPP Jawa Tengah Bidang Advokasi, HM Syahir, SH, MHum menanggapi keputusan PTUN ini mengungkapkan, keputusan PTUN tersebut belum dapat dieksekusi mengingat pemerintah dalam hal ini Kementrian Hukum dan HAM sebagai pihak yang kalah melakukan banding.

“Belum bisa dilakukan eksekusi, kita masih menunggu keputusan ini memiliki kekuatan hukum tetap (incracht=red),” ungkapnya.

Dengan demikian, tambah Syahir, sebelum berkekuatan hukum tetap kepengurusan DPP PPP masih berdasarkan SK Menteri Hukum HAM yang sudah ada yakni dibawah Ketua Umum Romahurmuzy.

Proses hukum sampai incracht menurut Shahir akan memakan waktu yang cukup lama apalagi kalau yang kalah dalam perkara ini melakukan upaya hukum sampai kesempatan terakhir baik kasasi maupun peninjauan kembali (PK).

Seperti diketahui Ketua Majelis Hakim PTUN Teguh Satya Bhakti dalam putusannya yang dibacakan siang tadi menyatakan memenangkan gugatan Ketua Umum DPP PPP versi Muktamar Jakarta Djan Faridz dengan menyatakan bahwa SK Menkumham yang mengesahkan kepengurusan DPP PPP dengan Ketua Umum Romahurmuzy tidak sah. (BJ013)