Home Hukum dan Kriminal Kasus Siyono Picu Keberanian Publik Gugat Otopsi Polri

Kasus Siyono Picu Keberanian Publik Gugat Otopsi Polri

Jakarta, 14/4 (BeritaJateng.net) – Kasus Siyono menjadi pelajaran berharga bagi Polri. Sebab kasus ini sudah memicu keberanian publik untuk melakukan otopsi ulang terhadap korban kekerasan yang dilakukan polisi.

Otopsi ulang ini menunjukkan bahwa independensi dan profesionalisme Tim Foresik Polri makin diragukan publik.

“Kami menilai, kasus otopsi ulang jenazah Siyono menjadi pukulan telak bagi profesionlisme Polri. Selama ini sudah banyak keluhan publik terhadap prilaku Densus 88 yang cenderung menjadi eksekutor tapi tidak pernah ada evaluasi yang menyeluruh terhadap kinerja Densus dan tidak ada pengawasan yang maksimal,” terang Koordinator IPW Neta S Pane.

Menurutnya, Kasus Siyono menjadi titik awal keberanian publik untuk menggugat kinerja Densus. IPW sepakat terorisme harus diberantas tuntas dari negeri ini. Tapi siapa pun tidak boleh bertindak sewenang-wenang atas nama pemberantasan terorisme, apalagi tugas utama polisi adalah melumpuhkan tersangka dan bukan menjadi algojo.

“Sebab itu, IPW memberi apresiasi pada Komnas HAM dan PP Muhammadiyah
yang sudah melakukan otopsi ulang pada jenazah Siyono yang tewas
setelah ditangkap Densus. Memang hasil otopsi jenazah Siyono di RS
Polri tidak bisa dibandingkan “apple to apple” dengan hasil otopsi yang dilakukan Tim Forensik Muhammadiyah, sebab terdapat perbedaan waktu pelaksanaan dan jenis pemeriksaan jenazah,” tambahnya.

“RS Polri hanya melakukan pemeriksaan luar (karena adanya pihak yang keberatan dilakukannya otopsi lengkap) ditambah pemeriksaan CT Scan Jenazah (PMCT) pada saat Jenazah masih relatif segar (belum dikuburkan). Sedangkan Tim Muhammadiyah melakukan otopsi lengkap (pemeriksaan luar dan dalam) ketika jenazah sudah dikuburkan beberapa minggu,” ujarnya lagi.

Sehingga lanjut Neta, menjadi lumrah apabila terdapat perbedaan hasil analisis otopsi atas jenazah Siyono. Dari kasus Siyono ini Polri harusnya
mendapat dua pelajaran berharga, agar tidak menjadi bahan perdebatan
lagi di kemudian hari.

Pertama, setiap korban tewas akibat kekerasan, baik akibat tindak pidana maupun akibat tindakan kepolisian, wajib dilakukan otopsi lengkap, yakni pemeriksaan luar dan dalam, sesuai KUHAP, meskipun terdapat penolakan dari berbagai pihak yang dapat dianggap menghalangi proses penyidikan.

Sehingga diperoleh hasil yang lebih valid untuk dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan hukum.

Kedua, pemeriksaan otopsi lengkap secara konvensional (pemeriksaan luar dan dalam) masih merupakan “Gold Standard” dalam pembuktian sebuah tindak pidana, dibandingkan dengan PMCT yang sementara ini hanya dapat dikategorikan sebagai pemeriksaan pendukung.

Semua pihak harus berjiwa besar menyikapi kasus Siyono. Untuk itu, setelah otopsi ulang Komnas HAM harus memprakarsai penyidikan independen terhadap kematian Siyono. Hasilnya dibuka secara transparan.

“Jika ada polisi yang bersalah dan melanggar prosedur harus diproses secara hukum di pengadilan. Sebaliknya jika polisi sudah bertindak sesuai prosedur, Komnas HAM hrs menjelaskannya secara terbuka,” pungkasnya. (BJ)