Home Headline Kasus Bansos, Kejati Tahan Pejabat Pemprov Jateng

Kasus Bansos, Kejati Tahan Pejabat Pemprov Jateng

Tersangka Joko Suryanto ditahan Kejati karena dugaan terlibat penyimpangan dana Bansos Pemprov Jateng
Tersangka Joko Suryanto ditahan Kejati karena dugaan terlibat penyimpangan dana Bansos Pemprov Jateng
Tersangka Joko Suryanto ditahan Kejati karena dugaan terlibat penyimpangan dana Bansos Pemprov Jateng

Semarang, 21/5 (Beritajateng.net) – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng menahan ketua tim verifikasi Bansos Provinsi, Joko Suryanto. Dia ditahan atas kasus dugaan penyimpangan dalam penyaluran dan pengelolaan dana bansos yang bersumber dari APBD Provinsi Jateng 2011.

Tersangka lainya yakni Joko Mardianto selaku penasehat tim verifikasi yang saat ini menjabat sebagai staf ahli Gubernur ditunda penahanannya.

Kejati Jateng Hartadi mengatakan pihaknya melakukan penahanan tersangka mantan Kabag Kesra dan Bencana Alam Dinas Sosial Provinsi Jateng menindak lanjuti dari hasil penyidikan dan diperoleh fakta yakni penerima bansos fiktif.

“Proposal bansos tersebut dilakukan dengan cara menggunakan nama LSM dan tetap lolos verifikasi karena beberapa sebab. Yakni Pergub Nomor 6 tahun 2011, sebenarnya sudah cukup filter lantaran LSM yang tidak terdaftar di Kesbangpolinmas harus mengikuti verifikasi ditingkat lurah dan Camat. Akan tetapi, dengan merubah Pergub tersebut menjadi Pergub Nomor 12  Tahun 2011 menyebabkan tidak ada lagi verifikasi ditingkat lurah dan Camat bagi LSM yang tidak terdaftar,” terang Hartadi.

Hal itu terbukti pada tahun 2012 setelah Pergub Nomor 12 Tahun 2011 diganti dengan Pergub Nomer 47 A Tahun 2011 yang mewajibkan harus verifikasi ditingkat lurah dan Camat. Maka dari anggaran yang tersedia di biro keuangan hanya terserap sekitar 30 persen.

Selain itu, berdasarkan hasil audit investigasi oleh BPKP Perwakilan jateng terhadap 164 sampel penerima bansos yakni lembaga sosial (LSM) dengan nilai sebesar Rp 1.095 miliar, hanya dimiliki oleh 21 orang. Terdiri dari 19 orang berhasil dikonfirmasi, dua orang fiktif keberadaanya. 

“Dari hasil audit itu, terdapat kerugian negara sebesar Rp 654 juta dari total bansos yang disalurkan,” jelasnya.

Lebih lanjut, sesuai aturan yang ada, tim verifikasi harusnya melakukan pengkajian terhadap seluruh proposal bantuan. Misalnya, kelengkapan persyaratan seperti surat permohonan bantuan, kuitansi, foto copy buku rekening, foto copy KTP, dan surat pernyataan pertanggungjawaban penggunaan dana.  
“Namun, setelah menerima bansos, penerima bansos wajib melaporkan penggunaan dana bantuan. Tetapi tidak ada,” ucapnya.

Hartadi menambahkan terkait penahanan terhadap Mardianto, pihaknya akan menunggu panggilan penyidik.

“Rencananya akan dipanggil kembali minggu depan meskipun surat penahanan Mardianto sudah dibuat,” tandasnya.(BJ04)