Home Headline Kasus Bansos Kebumen Rukma Siap Diklarifikasi

Kasus Bansos Kebumen Rukma Siap Diklarifikasi

Rukma Setiabudi
image
Ketua DPRD Jateng Rukma Setya Budi

Semarang, 9/1 (BeritaJateng.net) –  Kasus Korupsi Dana Bantuan Sosial (Bansos) di Kabupaten Kebumen yang saat ini dalam tahap persidangan di Pengadilan Tipikor Semarang dan menyebut keterlibatan Ketua DPRD Jawa Tengah Ruma Setyabudi, ditanggapi santai oleh Rukma.

Saat ditemui beritajateng di ruang kerjanya, Jumat (9/1), Rukma mengatakan, kasus dugaan korupsi tersebut bermuatan politis, diapun heran namanya disebut sebut terlibat dalam kasus dimaksud.

“Saya tidak terlalu memikirkan hal itu, saya tidak kenal dengan para tersangka. Saya juga tidak tidak tahu menahu proposal yang mereka ajukan,” ungkapnya.

Dugaan keterlibatan Rukma ini diungkapkan terdakwa  Rahmat mantan Kades Kedungjati, Sempor, Kebumen. Dalam persidangan dia mengatakan bahwa dia dan tujuh kades lainnya menerima dana bantuan Gubernur Jawa Tengah sejumlah 23 proposal masing masing sebesar 50 juta rupiah sampai 70 juta rupiah. Namun dipotong dan hanya diberikan sebesar 5 juta rupiah. 

Dana hasil potongan tersebut diserahkan kepada Pengurus PDI Perjuangan Kab Purbalingga. Selanjutnya dana diserahkan kepada Riyanto (Anggota FPDIP DPRD Jateng), dan diserahkan kepada Bagong (sopir pribadi Rukma).

Dalih yang digunakan, potongan dana itu untuk menyukseskan pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur Bibit Waluyo-Rustriningsih.

Menanggapi hal tersebut, Rukma mengatakan, tidak mengenal dan mengetahui Anggota DPRD Jateng yang bernama Riyanto.

“Setahu saya di DPRD Jateng Waktu itu tidak ada yang namanya Riyanto dan satu hal yang sangat penting, Bagong berhenti jadi sopir saya sejak tahun 2007. Sementara kejadiannya tahun 2008,” ungkapnya.

Pada kesempatan tersebut Ruma juga menyangkal bahwa proposal yang dipermasalahkan tersebut merupakan aspirasi dirinya yang saat itu menjabat sebagai Ketua Komisi D. Dia mengatakan, Kebumen terletak di Dapil 7 sementara dirinya berasal dari Dapil 6.

“Saya juga tidak pernah membuat catatan yang mengharuskan pencairan dana bansos. Pencairan dana bantuan bukan kewenangan anggota dewan. Itu kewenangan gubernur,” tegasnya.

Ditanya kesiapannya kalau ada penyidik yang meminta keterangan dirinya, Rukma menegaskan siap dengan senang hati meluruskan opini yang saat ini berkembang dalam persidangan. (BJ013)