Home Headline Kasus Bansos, Empat Anggota DPRD Jateng akan Diperiksa Kejati

Kasus Bansos, Empat Anggota DPRD Jateng akan Diperiksa Kejati

Tersangka Joko Suryanto ditahan Kejati karena dugaan terlibat penyimpangan dana Bansos Pemprov Jateng
Tersangka Joko Suryanto ditahan Kejati karena dugaan terlibat penyimpangan dana Bansos Pemprov Jateng
Tersangka Joko Suryanto ditahan Kejati karena dugaan terlibat penyimpangan dana Bansos Pemprov Jateng

SEMARANG, 31/7 (BeritaJateng.net) – Empat Anggota DPRD Jawa Tengah akan segera diperiksa oleh Kejaksaan Tinggi Jateng terkait penyelewengan dana Bantuan Sosial (Bansos) dengan tersangka Mantan Kepala Biro Keuangan Setda Jateng Agus Soeranto (Agus Kroto).

Terkait hal tersebut sejumlah Anggota DPRD Jateng minta agar Kejati fair dalam menangani kasus tersebut, mengingat sampai saat ini Agus Kroto belum ditahan, sehingga dikawatirkan terjadi upaya negoisasi dengan oknum wakil rakyat yang diduga terlibat.

“Iya bagus sudah ada perkembangan yang signifikan. Tapi Kejati juga harus fair dalam pemeriksaan. Kalau perlu jangan ditutup-tutupi,” kata Anggota Komisi A DPRD Jateng, Amir Darmanto, Jumat (31/7).

Menurutnya, tersangka Agus Kroto dalam permainan Bansos tidak mungkin melakukannya sendirian. Pasalnya, ketika pemprov membuat kebijakan, tentunya DPRD sebagai pengawas ikut terlibat.

“Agus Kroto tidak mungkin bermain sendiri dan saya yakin itu. Pasti ada oknum anggota DPRD yang terlibat dan itu harus segera dibuktikan,” ucapnya.

Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jateng, Johny Manurung mengungkapkan bahwa pada Selasa (4/8) akan ada empat anggota DPRD Jateng yang akan diperiksa. Pemanggilan anggota dewan tersebut atas dasar kicauan tersangka Agoes Kroto saat diperiksa oleh pihak penyidik Kejati.

“Ya memang akan ada pemanggilan pada tanggal itu. Pemanggilan untuk anggota dewan,” kata Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jateng, Johny Manurung.

Namun, saat ditanya siapa saja keempat anggota DPRD tersebut ia mengaku tidak hafal nama-namanya. Akan tetapi, ia meminta untuk bertanya langsung ke Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Jateng, Eko Suwarni.

Meski mengaku tidak hafal, Jhony memastikan pemanggilan itu terkait kasus bansos 2011 yang melibatkan mantan Kepala Biro Keuangan Pemprov Jateng Agoes Soeranto. 

Selain itu, keempat anggota dewan yang dipanggil statusnya masih sebagai saksi. Pihaknya juga memastikan tetap akan memanggil tersangka Agus Kroto. 

“Coba tanya ke bu Eko. Semua panggilan kita tembuskan ke sana mas. Jumlah yang dipanggil banyak. Jadi saya tidak hafal,” ujarnya.

Sementara dari hasil audit BPKP Jawa Tengah, penyimpangan dana bansos itu didominasi proposal fiktif. Indikasi penyimpangan uang negara itu mencapai Rp26,8 miliar.

Kepala Biro Keuangan Pemprov Jateng Agus Suranto alias Agus Kroto secara resmi ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi dana Bansos Jateng 2011, oleh penyidik Kejati Jateng, Rabu (24/6).

Kajati Jateng Hartadi mengatakan Agus Kroto diduga turut bertanggung jawab dalam penyimpangan penyaluran bantuan sosial tersebut karena mengeluarkan nota dinas yang ditujukan ke Biro Bina Sosial.

Dalam nota dinas tersebut, ditegaskan agar proposal yang diajukan melalui Biro Keuangan segera diproses dan dicairkan.

“Saat itu, AS menjabat sebagai Kepala Biro Keuangan Pemprov Jateng. posisi dia adalah turut terlibat korupsi dengan mengeluarkan nota dinas yang menyatakan bahwa proposal pengajuan lewat biro keuangan tidak usah diperiksa, dan langsung dicairkan dananya,” ucapnya.

Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Agus Kroto telah empat kali diperiksa sebagai saksi. Namun, dari beberapa hasil pemeriksaan, akhirnya ditetapkan sebagai tersangka.

Penyidik juga telah menetapkan dua pejabat pemprov dan lima mantan aktivis sebagai tersangka. Para tersangka itu yakni staf ahli Gubernur Jateng Joko Mardiyanto yang saat itu sebagai tim penasehat verifikasi.

Mantan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Biro Bina Sosial Joko Suryanto yang saat itu sebagai ketua tim verifikasi. Serta lima mantan Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) sebagai penerima fiktif bansos.

Kelima tersangka adalah Aji Hendra Gautama, warga Semarang menerima uang Rp 44 juta ; Azka Najib, warga Demak Rp 83 juta; Agus Khanif, warga Demak Rp 52 juta; Musyafak, warga Rembang Rp 84 juta; dan Farid Ihsanudin, warga Semarang Rp 65 juta.

Keempat tersangka merupakan alumni Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang sedangkan Farid alumni Universitas Semarang (USM).

Kasus ini berawal dari adanya Pergub (Peraturan Gubernur) Nomor 6 yang mengatur tentang penyaluran bansos, pada Februari 2011.

Namun, karena sangat susah untuk diakses oleh masyarakat, akhirnya pemprov menurunkan Pergub Nomor 12 pada 14 Maret 2011 yang mempermudah persyaratan tentang pengajuan bansos.

Karena tidak ada verifikasi yang ketat dari pihak pemerintah provinsi. Maka banyak penerima bansos yang tergolong fiktif. Selain itu, ada pula penerima bansos yang sudah berkali-kali menerima dana bantuan tersebut. (BJ13)