Home Lintas Jateng Kampung Bahari Semarang, Walikota: Pembebasan Lahan Kurang 24 Petak Rumah

Kampung Bahari Semarang, Walikota: Pembebasan Lahan Kurang 24 Petak Rumah

Walikota Semarang Hendrar Prihadi meninjau lokasi proyek pembangunan Kampung Bahari Tambaklorok Semarang

Semarang, 16/1 (BeritaJatrng.net) – Pembebasan lahan warga kawasan Tambaklorok, Semarang, untuk pembangunan Kampung Bahari saat ini masih kurang 24 petak dari total 51 petak yang harus dibebaskan.

“Kendalanya di pemberkasan sehingga untuk pembebasan lahan ini belum bisa 100 persen. Masih ada 24 rumah belum dibebaskan,” kata Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi di Semarang.

Hal tersebut diungkapkan Hendi, sapaan akrab Hendrar Prihadi saat meninjau progres pembangunan Kampung Bahari Tambaklorok untuk penataan kawasan yang dikenal sebagai kampung nelayan itu.

Kendala pemberkasan yang dimaksudkan, kata dia, antara lain warga yang belum membayar PBB (pajak bumi dan bangunan) atas lahan itu hingga surat tanah yang masih berada di pihak perbankan.

“Persoalannya, misalnya dalam pemberkasan itu kan harus ada bukti bayar PBB, namun belum bayar, kemudian surat tanah masih di perbankan, ya, dipinjamkan atau dengan kata lain digadaikan,” katanya.

Namun, kata dia, persoalan administrasi dalam pemberkasan itu diharapkan bisa segera “clear” sehingga proses pembebasan lahan bisa dirampungkan paling lambat akhir Januari 2017.

“Pembebasan lahan warga ini ditargetkan rampung akhir Januari 2017 sehingga kontraktor bisa leluasa dalam bekerja. Dinas Pekerjaan Umum (PU) sudah kami minta lakukan percepatan,” katanya.

Saat ini, progres pembangunan Kampung Bahari Tambaklorok yang didanai oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) tersebut masih tahap pembangunan tanggul rob.

Sementara itu, Kepala Dinas PU Kota Semarang Iswar Aminuddin membenarkan proses pembebasan lahan warga di kawasan Tambaklorok yang masih terkendala administrasi dalam tahap pemberkasan.

“Untuk pembebasan lahan, dari masyarakat sebenarnya tidak ada masalah. Namun, untuk bisa dibayarkan (ganti untung, red.) kan butuh pemberkasan. Masih tersisa 24 petak yang belum,” katanya.

Untuk mempercepat penyelesaian pembebasan lahan, lanjut dia, Dinas PU Kota Semarang memfasilitasi masyarakat untuk mempersiapkan persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan untuk administrasi.

“Ya, kalau ada satu petak yang sudah selesai, langsung dibayarkan. Kalau ada dua petak yang selesai, ya, begitu, seterusnya. Kami fasilitasi masyarakat menyiapkan persyaratan,” pungkasnya. (EL)

Advertisements