Home Headline Kalangan Pesantren di Demak Mengutuk Keras Aksi People Power

Kalangan Pesantren di Demak Mengutuk Keras Aksi People Power

560
KH. Mahfud Junaidi pengasuh Ponpes Darul Fikri Demak

Demak, 18/5 (BeritaJateng.net) – Penolakan adanya aksi people power yang rencananya di gelar 22 Mei 2019 terus bergulir di sejumlah daerah.

Para tokoh agama dan tokoh masyarakat menolak rencana aksi itu, yang bertepatan dengan peringatan Nuzulul Quran.

Di Kabupaten Demak, kalangan pondok pesantren mengutuk keras rencana aksi people power karena dinilai sangat merugikan bangsa Indonesia.

KH. Cholilulloh, pengasuh Pondok Pesantren Asnawiyah, Desa Pilang Wetan, Kecamatan Kebonagung, menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya Warga Demak agar tidak mudah terpengaruh dan terprovokasi ajakan ke Jakarta untuk mengikuti aksi 22 Mei.

“Tidak usah datang ke Jakarta, lebih baik dirumah perbanyak ibadah, apalagi ini puasa ramadhan. Jangan terpengaruh ajakan gerakan people power, atau istilah lainnya seperti gerakan kedaulatan rakyat atau gerakan makar terhadap pemerintah yang sah sesuai konstitusi yang ada,” katanya.

Menurut KH. Cholilulloh, negara kita adalah negara hukum maka semua kebijakan harus berdasarkan hukum dan konstitusi yang berlaku. Pemilu adalah salah satu sarana bukan tujuan dan bukti adanya negara demokrasi. Maka apapun pilihan rakyat adalah kehendak dan takdir dari Allah SWT.

“Mari kita hormati keputusan akhir nanti, tetap jaga persatuan dan kesatuan bangsa,” ujarnya.

Hal senada juga dikatakan oleh
KH. Mahfud Junaidi, Pengasuh Pondok Pesantren Darul Fikri, Desa Tlogoboyo, Kecamatan Bonang.

Wakil Ketua NU Kecamatan Bonang itu,
mengajak seluruh rakyat Indonesia terutama warga di Kota Wali agar tidak ikut ikutan aksi people power.

“Mari kita ikuti proses demokrasi sesuai dengan konstitusi yang berlaku. Kita tunggu hasil rekapitulasi KPU RI dan kita terima hasilnya dengan lapang dada,”tuturnya.

KH Mahfud Junaidi juga mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat jangan mudah terprovokasi dengn kegiatan suksesi kepemimpinan yang tidak sesuai konstitusi dan tidak mengikuti proses demokrasi.

“Kami menolak keras pengerahan masyarakat dalam bentuk people power yang bertentangan dengan konstitusi dan prinsip – prinsip demokrasi,” tandasnya.

“Mari kita bersama – sama menjaga persatuan dan kesatuan NKRI demi kemaslahatan umat,” tutupnya. (El)