Home News Update KAI Gandeng Pemda Cegah Perlintasan Liar Baru

KAI Gandeng Pemda Cegah Perlintasan Liar Baru

Perlintasan Kereta Liar
ilustrasi

Semarang, 20/11 (BeritaJateng.Net) – PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi IV Semarang akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mencegah munculnya perlintasan-perlintasan liar baru.

“Dari pantauan kami di perlintasan Semarang-Bojonegoro, mulai bermunculan beberapa perlintasan liar dengan lebar jalan setapak,” kata Kepala PT KAI Daops IV Semarang Wawan Ariyanto di Semarang, Kamis (20/11).

Hal tersebut diungkapkannya usai inspeksi kondisi perlintasan kereta api (KA) antara Semarang hingga Bojonegoro yang dilakukan jajaran PT KAI Semarang mengantisipasi masuknya musim hujan.

Inspeksi tersebut dilakukan dengan pemantauan kondisi jalan rel, jembatan, stasiun, sistem persinyalan, loket, hingga aspek kebersihan berbagai fasilitas publik yang berada di stasiun.

Wawan menyebutkan setidaknya ada sekitar 10 perlintasan liar baru yang ditemukan masih belum lebar ukurannya dan digunakan masyarakat sekitar untuk melintas, baik berjalan kaki maupun sepeda motor.

Menurut dia, perlintasan-perlintasan liar sekarang ini masih seukuran jalan setapak itu dikhawatirkan akan menjadi titik awal berkembangnya perlintasan liar dengan ukuran yang lebih lebar.

“Jika tidak segera diantisipasi, tidak menutup kemungkinan jalan-jalan setapak yang berpotongan dengan jalan rel itu akan menjadi perlintasan liar dengan ukuran yang lebih besar,” katanya.

Oleh karena itu, Wawan mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak terkait, terutama pemda setempat untuk menertibkan perlintasan-perlintasan liar itu agar tidak menjadi lebih lebar.

Berdasarkan data PT KAI Semarang, ada sebanyak 705 perlintasan sebidang atau perlintasan KA di wilayah Daops IV Semarang, dan 198 titik di antaranya merupakan perlintasan liar.

Sementara itu, Kepala Humas PT KAI Daops IV Semarang Suprapto mengatakan perlintasan-perlintasan liar baru yang ditemukan memang masih berupa jalan setapak di antara Semarang-Bojonegoro.

“Kurang lebih, jumlahnya ada 10 perlintasan. Ini termasuk perlintasan baru di luar yang sudah kami data. Akan tetapi, memang baru berupa jalan setapak sehingga bisa langsung ditutup,” katanya.

Tentunya, kata Suprapto, diperlukan koordinasi dengan pemda setempat yang berwenang untuk menutup pintu perlintasan liar sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23/2007 tentang Perkeretaapian. (ant/pri)

Advertisements