Home Lintas Jateng Kadisbudpar: Proyek Taman Krida Wisata Sesuai Aturan

Kadisbudpar: Proyek Taman Krida Wisata Sesuai Aturan

image

Kudus, 18/3 (Beritajateng.net)-Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Kudus, Sunardi mengatakan rancangan proyek pembangunan Taman Krida Wisata (TKW) sudah ada sebelum dirinya menjabat tahun 2014. Dan, pembangunan yang dibiayai dana APBD Kudus 2014 ini juga sudah dikonsultasikan dengan Unit Layanan Pengadaan (ULP) sebelum dilaksanakan.

Dari hasil konsultasi, pembangunan proyek dianggap sudah sesuai aturan sehingga akhirnya direalisasikan pada 2014. Penegasan Sunardi tersebut disampaikan kepada wartawan menyusul adanya laporan pembangunan TKW oleh LSM M-PUR ke Kajari Kudus, Senin (16/3).”Di Dokumen Penyusunan Anggaran (DPA) sudah ada. Angka-angka yang tercantum di dalam proyek tersebut juga sudah sesuai di dalam DPA, termasuk jenis kegiatan juga berbeda-beda meskipun berada di satu lokasi,” terangnya, Rabu (18/3).

Masih kata Sunardi, pihaknya tidak mengetahui secara persis pihak mana yang merencanakan program tersebut. Satu hal yang pasti, rencana pembangunan sudah disiapkan sebelum dirinya menjabat. 

Disinggung soal nominal tiga kegiatan yang nilai anggarannya sama dan dalam lokasi yang sama, pejabat yang juga dalang ini menegaskan bahwa angka-angkanya sudah ada. Menurutnya, program tersebut sudah dirancang sebelumnya dan pihaknya tinggal melaksanakan.

Disinggung mengapa pihaknya tidak mendalami dan mengkaji angka-angka yang mungkin bagi sebagian kalangan agak ‘aneh’, Sunardi menyatakan pihaknya hanya tetap berprasangka baik saja.

Pengertiannya, angka-angka tersebut sudah melalui kajian dan dapat dilaksanakan. Secara pribadi dia menduga, perencananya gugup dan terburu-buru dalam menyusun. Mungkin, karena pagu anggaran sudah ada di dalam DPA, penyusun akhirnya hanya menyesuaikan saja.”Itu hanya dugaan pribadi saya saja lho,” imbuhnya.

Soal munculnya tudingan ada kesengajaan pemecahan paket kegiatan, Sunardi menyatakan jenis kegiatannya berbeda. Lain halnya bila di dalam DPA hanya satu pekerjaan saja dan kemudian dipecah-pecah, tentu akan menjadi persoalan hukum. ”Yang jelas kita sudah berkoordinasi dan berkonsultasi dengan pihak yang mempunyai kompetensi yakni ULP,” katanya.

Ditanya tanggapannya soal kasus tersebut sudah dilaporkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Kudus, Sunardi mengaku tidak dapat berbuat banyak. Bila dikemudian hari dirinya dimintai keterangan, semuanya akan dijelaskan sebatas yang dia ketahui.(BJ12)