Home Hukum dan Kriminal Kades Sengon Bugel Dituntut Mundur

Kades Sengon Bugel Dituntut Mundur

Demo

— Diduga Melakukan Penyimpangan Dana Banprov

Jepara, 7/8 (BeritaJateng.net) –
Ratusan warga Desa Sengon Bugel Kecamatan Mayong melakukan demonstrasi di Balai Desa, Jumat (7/8).

Mereka menuntut agar kepala desa (kades) mengundurkan diri. Warga menilai kepala desa tak bisa mengemban tugas, bahkan menyalahgunakan kekuasaan.

Eko Priyatno, warga RT 04 RW 01, yang juga mewakili warga menyampaikan, warga datang ke balai desa karena sudah geram dengan kades Waluyo.

Sebab sudah tidak bisa menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai kades. Sebab pada 2014 kehilangan dana pembangunan dari provinsi (Banprov) Rp 50 juta.

“Parahnya,  kepala desa juga tidak mampu membuat LPJ Banprov tersebut,” tandas Eko.

Lebih dari itu, dalam pelaksanaannya, penggunaan Banprov tersebut juga bermasalah. Menurutnya, dalam pembuatan Pokja dilakukan sepihak oleh kades. Kegiatan pembangunan dilakukan tanpa kordinasi dengan Pokja dan LKMD.

“Ada dugaan korupsi Banprov tersebut. Diperparah dengan hilangnya LPJ yang sebelumnya tanda tangannya banyak dipalsu,” tandasnya.

Dia menyampaikan, kepemimpinan kades ini menjadikan Desa Sengon Bugel terpuruk dibandingkan dengan 18 desa di Mayong lainnya.

Sebab hanya Sengon Bugel yang belum menyelesaikan syarat administrasi ADD dan anggaran lainnya pada 2014. Sehingga pada 2015 sumber dana tidak bisa dicairkan.

“Pendapatan ADD dan lainnya sebesar Rp 900 juta lebih terancam tak bisa cair. Desa Sengon akan kian terpuruk karena tak berhasil menyusun administrasi secara benar,” jelasnya.

Dalam forum tersebut, warga menyatakan tidak mengakui Waluyo sebagai kades. Sehingga menuntut pembuatan surat pengunduran diri.

Eko menandaskan, jika aksi ini dijamin tidak ada kepentingan politik. Tapi murni keinginan warga yang kecewa dengan kepemimpinan kades.

Sementara iru, Kabag Tata Pemerintahan, Arwin Noor Isdiyanto yang hadir dalam aksi itu menyampaikan, tuntutan ini memiliki prosedur.

Berdasarkan Perda Nomor 4 tahun 2007, untuk memberhentikan kades karena alasan tertentu, maka BPD minimal 2/3 anggota rapat internal. Untuk menyampaikan alasan-alasan yang ada dan sampaikan ke Bupati Jepara melalui camat. (BJ18)