Home Nasional Jumlah Perempuan Berpendidikan Tinggi Minim, Keberhasilan Pembangunan Terhambat

Jumlah Perempuan Berpendidikan Tinggi Minim, Keberhasilan Pembangunan Terhambat

SEMARANG, 4/9 (BeritaJateng.net) – Ketahanan keluarga dengan perempuan sebagai pelopor utama sangat penting dan menjadi indikator utama keberhasilan pembangunan.Menurut Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera, Wiriyaningsih, usai meluncurkan Rumah Keluarga Indonesia (RKI) PKS di Semarang, Jawa Tengah, Minggu (4/9/2016) mengatakan bahwa ketahanan nasional akan tercapai dengan baik apabila perempuan mampu menjaga ketahanan keluarga.

“Karena perempuan ini termasuk faktor penting indikator keberhasilan pembangunan, kami peduli bangsa ini kuat salah satunya adalah menjaga keharmonisan dan menyelamatkan anak-anak kita lebih kuat kedepan. Jadi kalau tingkat partisipasi perempuan tinggi disegala aspek kehidupan termasuk misalnya menurunnya angka kemiskinan keluarga di Indonesia yang dimana didalamnya adalah perempuan yang terdampak, jadi kalau bisa dikurangi ini bagian dari kemajuan di Indonesia,” jelasnya usai meresmikan Rumah Keluarga Indonesia (RKI) Jateng.

Namun demikian, untuk mencapai kesuksesan pembangunan nasional dengan kepeloporan perempuan, ibu 10 anak yang akrab disapa Wiwik ini mengatakan bahwa saat ini perlu kerja keras dan peran serta semua pihak, sebab banyak faktor yang harus dikerjakan untuk mencapai tujuan tersebut.

“Faktor yang paling utama adalah selama 71 tahun Indonesia merdeka, berapa jumlah perempuan Indonesia yang tingkat pendidikannya sudah sampai S1. Tahun 2005 saja, perempuan Indonesia dari jumlah populasi secara keseluruhan yang mengakses S1 sampai selesai S3 itu hanya 1,3 persen. Ini data dari dari Kemenkokesra 2005,” terangnya.

Selain itu, lanjut Wiwik, perempuan yang tamat SD cukup besar sekitar 3,3 persen. Sementara untuk range SD-SMA sebanyak 6,3 persen. Sehingga masih banyak yang harus kita kerjakan dengan kerja keras, semua pihak, baik itu pemerintah, DPR, dan elemen perempuan lainnya untuk meningkatkan kualitas sumber daya perempuan Indonesia.

“Perlu diketahui bahwa faktor tersebut ternyata dengan sendirinya bisa berdampak kepada peningkatan pengetahuan, tentang kesehatan, kualitas mengasuh anak termasuk partisipasi politik. Masih kena satu paradigma tentang pragmatisme politik,”tandasnya.

Faktor lain, ungkap Wiwik, adalah anggaran negara untuk Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak (KPPA) masih sedikit. Disisi lain, kata Wiwik, KPPA juga tidak punya kaki tangan kebawah yang langsung kasih komando.

“Namun demikian, saya bersama perempuan PKS akan melakukan upaya sesuai dengan tugas kami sebagai salah satu pilar di negara demokrasi, ya kita berkhidmat untuk rakyat, dimana sasarannya adalah perempuan dan keluarga, makanya kemarin kita selenggarakan diklat penokohan, agar perempuan bisa mengajak pembangunan, hal yang kecil seperti menghidupkan PKK dan Posyandu. Sehingga dengan sendirinya bisa jadi pelopor pembangunan di tingkat yang paling kecil,” ujarnya.

Luncurkan RKI

Salah satu poin penting dalam permasalahan perempuan dan pembangunan nasional adalah wadah untuk menyalurkan aspirasi perempuan dan ketahanan keluarga. Untuk itu, Wiwik menyatakan bahwa RKI PKS Jateng menjadi satu wadah yang penting untuk menyukseskan tujuan dari kepeloporan pembangunan perempuan.

“Selamat atas diluncurkannya RKI PKS Jateng, semoga menjadi wadah bagi perempuan dan keluarga dan turut membantu berbagai permasalahan seputar ketahanan keluarga di Jateng,” kata Wiwik.

Secara terpisah, Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) DPW PKS Jateng, Zubaedah menyebut bahwa RKI Jateng kedepan akan menunjang peran perempuan di masyarakat, dimana PKS memiliki program Perempuan Pelopor yang terintegrasi dengan RKI.

“Mari teman – teman perempuan PKS kita keluar bersama. Galakkan kembali pengajian – pengajian kita, ramaikan pendidikan anak, buat Comdev kalau perlu. Tapi jangan lupa keluarga tetap di penuhi kebutuhannya,” katanya.

Menurut Zubaedah, banyak hal yang bisa dilakukan untuk menggalakkan kepeloporan dalam pembangunan.

“Seperti menbuat komunitas Bunda melek Gadget, buat gerakan antimiras didaerah, pendampingan komunitas pemuda kampung, kalau guru bisa buat gerakan kampung belajar bersama. Yang pasti kita keluar dulu, tidak sedikit kader yang sudah memulai dan di Jateng harapannya kita juga bisa buat,” pungkasnya. (BJ)

Advertisements