Home Lintas Jateng Jonan : Perlintasan Sebidang KA Harus Dihilangkan

Jonan : Perlintasan Sebidang KA Harus Dihilangkan

image

Semarang, 4/12 (Beritajateng.net) – Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengatakan perlintasan sebidang kereta api (KA) harus mulai dihilangkan karena sangat rawan terjadinya kecelakaan.

“Kami mengimbau pemerintah daerah, kalau bisa perlintasan sebidang, terutama yang padat lalu lintasnya dibuatkan ‘underpass’ atau ‘fly over’,” katanya di Semarang, Kamis.

Hal tersebut diungkapkannya usai membuka rapat koordinasi terkait keselamatan perkeretaapian dalam penanganan perlintasan Sebidang KA di Gedung Lawang Sewu Semarang.

Jonan menyebutkan setidaknya ada lebih dari 5.000 perlintasan sebidang KA yang tersebar di wilayah Jawa dan Sumatera yang harus menjadi perhatian pemda tingkat I maupun II.

“Kalau pas ada proyek pembangunan perkeretaapian, ya, sekalian bisa dibuat ‘underpass’ maupun ‘fly over’. Cuma kalau tidak ada pembangunan, ya, dibangun oleh pemda,” tukasnya.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23/2007 tentang Perkeretaapian, kata dia, tanggung jawab pengelolaannya disesuaikan dengan status jalan raya yang berpotongan dengan jalur KA.

Ia menjelaskan jalan raya dengan status jalan negara menjadi tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum, jalan provinsi tanggung jawab pemprov, demikian pula jalan kabupaten/kota.

“Jadi, ‘awareness’ (kesadaran, red.) ini penting sekali dibangun. Selama ini, teman-teman pemda tidak memiliki ‘awareness’ yang cukup terkait perlintasan sebidang,” katanya.

Apalagi, mantan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) itu mengatakan, sekarang ini sudah dibangun “double track” (jalur ganda) sehingga lalu lintas KA menjadi lebih padat.

Semestinya, kata dia, perlintasan sebidang KA atau yang langsung berpotongan dengan jalan raya, terutama yang memiliki lalu lintas padat harus diganti dengan “underpass” maupun “fly over”.

Berkaitan dengan alasan pembangunan “underpass” maupun “fly over” mahal, Jonan menegaskan sebenarnya pembangunan perlintasan tidak sebidang KA tersebut tidaklah mahal.

“Saya kira biaya (pembangunan ‘underpass’ atau ‘flyover’) tidak mahal. Tergantung besarnya seberapa? Kalau ‘underpass’ dua arah misalnya, ya belasan atau puluhan miliar rupiah,” katanya.

Namun, kata dia, kalau pemda, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota memang tidak mampu membangun “fly over” atau “underpass” bisa mengajukan ke Kementerian PU.

“Sekarang, kalau bilang mahal, APBD-nya sebesar apa? Mestinya (anggaran, red.) ada. Kedua, jalur KA ini dipandang penting ‘ga’? Kalau dianggap penting, tidak boleh dianggap mahal,” pungkasnya.(ant/pj)

Advertisements