Home Hukum dan Kriminal Jaring Hakim Potensial, Komisi Yudisial Jalin Kerjasama dengan Forum Rektor Indonesia 

Jaring Hakim Potensial, Komisi Yudisial Jalin Kerjasama dengan Forum Rektor Indonesia 

Komisi Yudisial Republik Indonesia

Semarang, 16/4 (BeritaJateng.net) – Untuk mengoptimalkan penjaringan Calon Hakim yang potensial, Komisi Yudisial (KY) sasar Perguruan Tinggi di daerah. Salah satu yang dilakukan KY adalah melakukan penandatanganan perpanjangan kerjasama dengan Forum Rektor se-Indonesia (FRI) di ruang RKU Gedung Rektorat Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Jumat (15/04).

Komisi Yudisial telah melakukan kerjasama dengan FRI sejak 2007. Namun sebagai bentuk tanggung jawab Komisi Yudisial terkait implementasi ketetapan MPR tahun 2001 tentang etika kehidupan berbangsa dan bernegara, KY kembali memperpanjang MoU atau nota kesepahaman dengan FRI.

Kerjasama yang dilakukan meliputi penelitian, pertemuan ilmiah, dialog dan pertukaran pikiran untuk mendorong proses reformasi hukum, pendidikan dan pelatihan serta pembangunan jaringan kerja sama.

Penandatanganan dilakukan oleh Ketua KY Aidul Fitriciada Azhari dan Ketua FRI Rochmat Wahab disaksikan Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi Farid Wajdi.

“Kerja sama ini bertujuan membangun kerjasama untuk pengembangan institusi dan peningkatan dan peningkatan program kerja masing-masing. Dengan MoU ini ada sinergi KY dengan Perguruan Tinggi (PT) sebagai upaya menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim,” ujar ketua KY Aidul Fitricia Azhari.

Lebih lanjut, Aidul mengatakan, rendahnya animo mahasiswa Fakultas Hukum untuk menjadi hakim tak terlepas dari citra buruk yang terlanjur melekat pada hakim, akibat oknum hakim yang terjerat kasus.

“Minimnya animo mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Unggulan untuk menjadi hakim, Indonesia akan sulit mendapatkan hakim-hakim berkualitas, profesional dan berintegritas,” katanya.

Sementara itu, Ketua FRI Rochmat Wahab mengungkapkan, kerja sama ini menunjukkan eksistensi FRI sebagai tempat berkumpulkanya pimpinan PT untuk saling berdiskusi melakukan perbaikan hukum di Indonesia.(MG2)