Home Ekbis Jamkrida Jateng Jadi Rujukan “Belajar” Pemerintah Daerah Lain

Jamkrida Jateng Jadi Rujukan “Belajar” Pemerintah Daerah Lain

SEMARANG, 05/02 (Beritajateng.net) – Keberhasilan PT. Jamkrida Jateng dalam menjalankan usahanya menjadi rujukan bagi Pemprov dan Pemkab/Pemkot dari berbagai daerah di Indonesia. Meski baru memasuki usia ke 3, perusahaan penjaminan kredit milik Pemprov Jateng ini sudah mampu menghasilkan laba yang cukup signifikan.

Pada awal berdirinya, Tahun 2015, Jamkrida mampu memperoleh laba sebesar Rp. 1,3 miliar. Sementara tahun 2016, laba yang diperoleh sebesar Rp. 3,9 miliar. Sedangkan laba yang diperoleh pada tahun 2017 adalah sebesar Rp. 6,79 miliar.

“Grafik performance kami semakin meningkat dari tahun ke tahun. Ini merupakan kerja keras semua karyawan,” ungkap Direktur Utama PT. Jamkrida Jateng Nazir Siregar ketika menerima tamu Anggota Pansus lll DPRD Kabupaten Poso Sulawesi Tengah, Senin (5/2).

Tidak hanya kerja keras saja, ujar Nazir, dukungan dari Pemprov Jateng dan pimpinan serta Anggota DPRD Jateng khususnya Komisi C, menjadikan langkah Jamkrida semakin ringan dan hasilnya lebih optimal.

“Dukungan yang intens dari Ketua dewan, Ketua Komisi C dan seluruh Anggota Komisi C sangat membantu kami dan meringankan beban kami,” jelasnya.

Lebih lanjut Nazir menjelaskan, pada masa awal berdirinya Jamkrida Jateng, perusahaan ini hanya dikerjakan oleh dua orang saja yakni dirinya sebagai Dirut dan pak Adi (Direktur Operasional). Tugas awal yang dipikul kedua orang ini adalah mengurus perijinan, rekruitmen karyawan dan menyusun semua instrumen guna mendukung kinerjanya.

“Setelah itu kami langsung tancap gas keliling Jawa Tengah dengan dibimbing oleh Ketua Komisi C dan anggotanya. Saya keliling ke seluruh Jawa Tengah dengan dipandu langsung oleh pak Bogi (sapaan Asfirla Harisanto Ketua Komisi C DPRD Jateng),” urainya.

Tantangan yang ditemui, lanjut Nazir, ada dua hal besar yakni internal dari para karyawan yang masih baru, membangun sistem yang juga baru dan dari eksternal dari lembaga keuangan yang disasar untuk menjadi mitra penjaminan.

“Beberapa lembaga keuangan yang kami datangi tidak sedikit yang menolak kehadiran kami. Ada juga yang butuh pendekatan sampai dua tahun baru bersedia menjalin kerjasama,” bebernya.

Sementara itu Ketua Komisi C DPRD Jateng, Asfirla Harisanto mengemukakan, pada operasional pertama, Jamkrida Jateng mendapat modal awal sebesar Rp. 30 miliar. Dengan modal tersebut, Direksi Jamkrida sudah dituntut untuk mendapatkan deviden yang harus disetor ke kas daerah.

“Saat ini total penyertaan modal yang sudah disetor Pemprov Jateng sebesar Rp. 120 miliar dari jumlah total sebanyak Rp. 200 miliar,” ungkapnya.

Agar kinerja Jamkrida lebih optimal dalam memberikan penjaminan kredit terutama kepada kalangan usaha mikro, kecil menengah (UMKM), Jamkrida mulai saat ini menjalin kemitraan dengan pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah. Hal ini mutlak dilakukan mengingat jumlah UMKM yang sangat banyak dan sebarannya meliputi wilayah yang sangat luas di 35 kabupaten/kota.

“Kemarin sudah kita coba promosi ke bupati/walikota secara bersamaan dalam satu forum dan hasilnya kita dapat tambahan modal sebesar Rp. 4,5 miliar,” katanya.

Saat ini di Jawa Tengah terdapat 4,13 juta UMKM, 21.455 koperasi, 262 BPR dan 2,328 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Untuk bisa menjangkau pasar inti sebanyak itu, kata Bogi, dibutuhkan kemitraan dari para bupati/walikota untuk memberikan penyertaan modalnya. Mengingat sebaran UMKM dan lembaga keuangan lainnya sangat luas dan terdapat di 35 kabupaten/kota.

(NK)