Home Headline Jadi Korban Mafia Tanah, Andar Situmorang Lapor Menteri Agraria

Jadi Korban Mafia Tanah, Andar Situmorang Lapor Menteri Agraria

Andar Situmorang menjadi korban mafia tanah. Surat keterangan BPN yang sarat dengan tindak pidana.

Andar Situmorang menjadi korban mafia tanah. Surat keterangan BPN yang sarat dengan tindak pidana.

— Diduga Notaris dan BPN Terlibat

Semarang, 25/3 (BeritaJateng.net) – Karena menjadi korban mafia tanah oleh Notaris dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Semarang, seorang pengacara Andar Situmorang yang tinggal di jalan Tegalsari IV Kelurahan Candi Kecamatan Candisari Kota Semarang melaporkan kasus tersebut ke Menteri Agraria dan Tata Ruang pada 23 Maret 2015.

Dalam laporannya Andar manyatakan bahwa pada 12 September 1987, Andar membeli sebidang tanah HM dengan nomor 1490/Kedungpane dari Sasmini, dalam proses pembelian tersebut, Andar membuat akta jual beli melalui notaris R Soelarso Tendyopanitro, SH yang berkantor di jalan MT Haryono No. 615 Semarang dengan nomor : 322/14/JB/M/1987 tertanggal 12 September 1987.

Tiga tahun kemudian tepatnya tanggal 22 Agustus 1990 sebagaimana bukti pembayaran kepengurusan balik nama dari Sasmini ke Andar Situmorang, terbitlah Sertifikat atas nama Andar Situmorang. Namun, hingga meninggalnya Notaris R Soelarso, Andar tidak pernah menerima sertifikat asli atas nama dirinya.

“Sampai hari ini saya tidak menerima sertifikat aslinya, padahal sertifikat mungkin sudah turun tiga tahun sejak pembelian tanah itu,” ujar Andar kepada BeritaJateng.net, Rabu (25/3/2015).

Dengan kejadian itu, Andar akhirnya melakukan kroscek ke Notaris R Soalarso (alm) dan ternyata digantikan oleh Notaris Dwi Indriayarti, SH yang beralamat di Jalan Lampersari No. 23 Semarang. Melalui Notaris pengganti, pada 20 Februari 2015, Andar diberi foto copy sertifikat atas nama dirinya.

“Setelah kita lakukan kroscek, saya dikasih foto copy sertifikat atas nama saya melalui notaris pengganti,” tambahnya.

Lebih lanjut Andar mengatakan, karena merasa ada sesuatu yang tidak beres, Andar pun melakukan pengecekkan di kantor BPN Kota Semarang, oleh BPN dikeluarkan surat keterangan pendaftaran tanah dan dinyatakan bahwa tanah tersebut seluas 5390 meter persegi dengan nomor HM 1490 Kedungpane atas nama Andar Situmorang.

Namun dalam point selanjutnya, BPN menyatakan bahwa hak atas tanah tersebut telah dimatikan karena ada pembatalan hak dan tanah itu dikuasai langsung oleh Negara berdasarkan SK Kakanwil BPN Provinsi Jawa Tengah tanggal 12 Agustus 1993 dengan nomor SK 550.2/609/2135/93 Lihat B.1731 Ngaliyan.

“Dari situlah saya baru mengetahui kalau saya telah menjadi korban mafia tanah oleh BPN dan Notaris. Pembatalan hak tanah itu saya yakin ada permainan Notaris dengan BPN,” ujarnya.

Lebih lanjut Andar menegaskan, pihaknya tidak pernah melepaskan hak tanah atau mengalihkan tanahnya atau memperjualbelikannya, pihaknya juga tidak pernah menyerahkan tanahnya itu untuk kepentingan umum atau untuk kepentingan negara dan tidak pernah memohon pembatalan hak tanahnya untuk beralih menjadi tanah negara yang dikuasai NKRI.

“Saya juga tidak pernah menerima ganti rugi dari pihak manapun, tidak pernah menyerahkan tanah saya ke negera, dan saya selaku pemilik tanah itu tidak pernah memberi kuasa kepada Kakanwil BPN Jateng untuk memanipulasi tanah saya, kenapa Kakanwil mengeluarkan SK pembatalan Hak, ini kan mafia bener-benar, karena SK itu dikeluarkan tiga tahun sejak saya menerima bukti pembayaran biaya balik nama,” tandasnya.

Menurut Andar, apa yang dilakukan oleh Ka Kanwil BPN Jateng merupakan pelanggaran pidana sebagaimana dalam pasal 421 KUHP juncto pasal 9 UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Dalam hal ini Kakanwil BPN Jateng telah dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar pertanahan yang khusus untuk pemeriksaan administrasi cara memanipulasi tanah telah mencabut, mematikan dan membatalkan hak milik tanah HM No. 1490 seluas 5390 meter persegi atas nama Andar Situmorang.

“Saya menduga tanah saya telah dijual ke pihak pengembang dalam hal ini PT IPU Ngaliyan dengan dalih tanah saya telah beralih menjadi tanah negara berdasarkan SK Kakanwil BPN tadi. Saya sebagai warga Negara yang telah menjadi korban mafia tanah, meminta keadilan dan saya mohon pejabat yang berwenang mengeluarkan sertifikat pengganti atas HM No. 1490 seluas 5390 meter persegi,” tandas Andar.

Andar juga mengatakan, setelah melaporkan kejadian tersebut ke Menteri Agraria, Pihaknya akan melaporkan tindak pidana tersebut ke Bareskrim Mabes Polri, Polda Jateng dan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Karena apa yang dilakukan oleh Ka Kanwil BPN Jateng merupakan tindak pidana korupsi karena telah menyalahgunakan wewenangnya untuk memanipulasi tanah.

“Saya akan melaporkan kasus ini ke Bareskrim Mabes Polri, Polda Jawa Tengah dan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah,” pungkas Andar. (BJ)