Home Headline IPW : Polisi Miliki Wewenang Tak Beri Izin Munas Golkar

IPW : Polisi Miliki Wewenang Tak Beri Izin Munas Golkar

image

Jakarta, 27/11 (Beritajateng.net) – Indonesian Police Watch (IPW menegaskan Polri memiliki wewenang yang besar untuk melarang atau tidak memberi izin keramaian pada Munas Golkar di Bali. Hal ini mengingat potensi ancaman kamtibmas di even itu dinilai bisa merusak citra pulau dewata.

Ketua Presidium IPW Neta S pane mengatakan pihaknya tetap mengingatkan, jika Kapolda Bali maupun Kapolri nekat memberi izin keramaian pada Munas Golkar dan kemudian terjadi kerusuhan, kedua pejabat Polri itu harus bertanggung jawab. Sebab Menko Polhukam sebagai pejabat pemerintah yang berwenang atas koordinasi keamanan sudah mengingatkan agar Polri tidak memberi izin Munas Golkar di Bali.

“Polri perlu mencermati¬† aspek keamanan, mengingat Bali sebagai daerah wisata,”tandasnya.

Faktor keamanan di Bali ungkapnya tidak boleh terganggu. Potensi dan bibit gangguan keamanan tidak boleh dibiarkan. Bibit konflik yang terjadi di Jakarta haruslah jadi pertimbangan. “Polri jangan mau dibawa ke dalam urusan politik,”tambahnya.

Menurutnya sebagai institusi penjaga keamanan, Polri hendaknya konsisten bersikap. Sehingga orientasinya dalam memberi izin keramaian lebih kepada apakah even itu memiliki potensi ancaman kamtibmas atau tidak. Jika resistensinya tinggi dan potensi ancaman kamtibmasnya tinggi, Polri tak ada pilihan, selain melarang dan tidak mengeluarkan izin keramaian untuk even itu.

Apalagi ungkapnya Munas Golkar berlangsung di Bali, dimana mata internasional selalu mencermatinya. “Artinya, setelah bentrokan TNI-Polri di Batam yang mendapat sorotan dunia internasional, Polri jangan ambil risiko lagi dengan Bali,”ungkapnya.

Jika elit Polri nekat mengeluarkan izin keramaian bagi Munas Golkar di Bali dan kemudian terjadi kerusuhan, Neta mengatakan mereka harus bertanggungjawab. Elit Polri yang mengeluarkan izin dan Kapolda Bali yang memberi rekomendasi harus siap dibawa ke sidang etika profesi, untuk kemudian diminta pertanggungjawabannya di peradilan umum. “Solusi terbaik bagi Polri adalah meminta Golkar memindahkan munasnya ke daerah lain, misalnya di Jakarta,”tandasnya.(BJ)