Home Nasional IPW Desak Capim Polisi dan Jaksa Untuk Mengundurkan Diri

IPW Desak Capim Polisi dan Jaksa Untuk Mengundurkan Diri

KPK

Semarang, 10/7 (BeritaJateng.net) – Majunya beberapa polisi dan jaksa dalam seleksi calon pimpinan KPK mendapat kecaman beberapa pihak. Salah satunya Ind Police Watch, IPW mendesak agar para polisi dan jaksa yang mengikuti seleksi calon pimpinan KPK segera mengundurkan diri.

Hal ini di sampaikan Ketua Presidium Ind Police Watch, Neta S Pane melalui rilisnya. Menurut Neta, ada tiga alasan kenapa para polisi dan jaksa itu harus mundur.

“Pertama, masuknya polisi dan jaksa dalam komposisi pemimpin KPK akan menjadi anti logika. Sebab, berdirinya KPK akibat tidak mampunya Polri dan kejaksaan dalam menangani kasus-kasus korupsi, sehingga logikanya komposisi pimpinan KPK harus bebas dari unsur kepolisian dan kejaksaan,” ungkap Neta.

Kedua, lanjutnya, unsur kepolisian dan kejaksaan yang ikutan dalam seleksi calon pimpinan (Capim) KPK tidak pernah menunjukkan prestasi maksimal dalam pemberantasan korupsi, terutama di institusi internalnya, padahal mereka sempat memegang jabatan strategis.

Selanjutnya, yang Ketiga, tambah Neta, jika memang punya kapasitas dalam pemberantasan korupsi, mereka tak perlu repot-repot ikut seleksi di KPK, mereka bisa tetap di institusinya, di Polri dan kejaksaan,  untuk memperkuat upaya penanganan kasus kasus korupsi dan pemberantasan korupsi di institusinya.

“Pansel KPK jangan membiarkan KPK menjadi ‘tempat mainan’ atau tempat mencari kerja para pensiunan atau para calon purnawiraan,” ujar Neta.

IPW berharap, Pansel KPK mau memahami sejarah berdirinya KPK sehingga tidak ceroboh meloloskan unsur kepolisian dan kejaksaan.

“Harapan kami para polisi dan jaksa yang ikut seleksi capim KPK, tahu diri dengan kapasitas, kapabilitas, dan track recordnya dalam pemberantasan korupsi, Sehingga mau berjiwa besar untuk segera mengundurkan diri,” tuturnya.

Sebab, lanjutnya, saat ini harapan publik terhadap KPK sangat besar agar bisa benar-benar profesional dalam pemberantasan korupsi, sehingga bangsa Indonesia benar-benar bisa bebas korupsi. (Bj)