Home Headline Inilah Keampuhan Calon Tersangka Raibnya Dana Pemkot Rp22 M

Inilah Keampuhan Calon Tersangka Raibnya Dana Pemkot Rp22 M

Ilustrasi

Ilustrasi

Satu persatu pejabat dan mantan pejabat Pemkot Semarang dimintai keterangan tim Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) Polrestabes Semarang. Pemeriksaan itu untuk mengetahui kemana sebenarnya menguapnya uang Pemkot Semarang sebesar Rp22 Miliar tersebut. Selain para pejabat, polisi juga memintai keterangan berbagai pihak yang diduga mengetahui raibnya dana deposito itu.

Raibnya dana pemkot di BTPN tidak lain karena hebatnya calon tersangka utama yang selama ini disebut-sebut berinisial DAK yang bisa mempengaruhi pejabat sehingga dalam aksinya bisa berjalan mulus dari 2008 hingga 2014. Siapa sebetulnya DAK ? berikut investigasi tim BeritaJateng.net melalui berbagai sumber, baik dari kepolisian maupun dari Pemkot Semarang dan sumber lain.

DAK, sebelum bekerja di BTPN, merupakan karyawan Agro Bank, selama di Agro Bank, DAK juga memiliki prestasi yang bagus. Hal ini karena DAK memiliki jaringan yang sangat kuat dari link-link ayahnya yang merupakan pejabat di instansi penegak hukum. Selain itu, DAK juga memiliki jaringan keluarga dari pejabat pemerintahan.

Dengan didukung suaminya yang berprofesi sebagai pengusaha sukses dan memiliki pengaruh kuat baik pejabat pemerintahan maupun pejabat instansi penegak hukum, karir DAK pun menanjak drastis. Bahkan, masuknya DAK ke Bank BTPN juga diduga karena ada campur tangan pejabat tinggi di Pemkot Semarang melalui lobby suaminya, AR.

Melalui lobby yang intensif, DAK pun bisa dengan mulus masuk ke BTPN. Bahkan karena kuatnya pengaruh dari orang-orang disekelilingnya, pasca masuknya DAK ke BTPN, Kas Daerah yang sebelumnya disimpan di Agro Bank sebesar Rp 45 Miliar tiba-tiba dipindahkan ke BTPN melalui SK Walikota Semarang yang saat itu ditanda tangani oleh Sukawi Sutarip.

“Pemindahan kas daerah sebesar Rp 45 Miliar dari Agro Bank ke BTPN ini disenyalir ada unsur KKN supaya prestasi DAK di BTPN diperhitungkan,” ujar sumber di Pemkot Semarang.

Permulaan dari SK Sukawi Sutarip, DAK mulai dipercaya untuk mengurus persoalan perbankan oleh Pemkot Semarang. Mulai 2007, Pemkot Semarang selalu menitipkan uang Negara itu ke DAK untuk dimasukkan ke rekening yang ada di BTPN.

Uang senilai Rp 57 Miliar itu dengan aman dikelola oleh DAK. Kecurangan DAK mulai dilakukan pada tahun 2008, dimana setiap Pemkot Semarang menitipkan uang kepada DAK, tidak semuanya dimasukkan ke rekening Pemkot Semarang dan aksi tersebut dilakukan oleh DAK hingga tahun 2014.

Namun demikian, Pemkot Semarang tidak pernah curiga karena DAK selalu memberikan rekening koran, bukti setoran bahkan sertifikat deposito yang dibuat oleh DAK dan Pemkot pun tidak mengetahui kalau bukti-bukti itu adalah palsu.

“Pemkot nggak mungkin curiga, karena DAK selalu memberikan rekening koran berikut bunga-bunganya yang dimasukkan ke rekening di Bank Jateng, dan pemkot tidak tahu kalau bukti-bukti yang selama ini diberikan oleh DAK adalah palsu,” ujarnya.

Tahun 2011, DAK pindah ke Jakarta, namun hebatnya, DAK masih dipercaya oleh Pemkot Semarang untuk mengurus keuangannya di BTPN Semarang. Setiap Pemkot akan memasukkan uangnya ke BTPN, DAK selalu dikontak untuk memasukkannya. Dan akhirnya, pada tahun 2015, saat Pemkot Semarang akan memperbarui kerja sama dengan perbankan, BTPN tidak hadir padahal penandatanganan kerja sama itu penting.

Setelah dikroscek, ternyata deposito di BTPN hanya menyisakkan Rp 514 juta. Saat itu juga Pemkot Semarang mulai kelabakan karena sertifikat depositonya tidak diakui keasliannya oleh Bank. Itulah juga yang menjadi alasan BTPN tidak menghadiri acara pemabaruan kerja sama.

Karena dana depositonya raib, Kepala DPKAD Pemkot Semarang melaporkan kejadian itu ke Polrestabes Semarang dan pihak BTPN melaporkan DAK ke Polda Jateng.

Mengetahui adanya laporan itu, DAK pun kembali menunjukkan kehebatannya, DAK mempengaruhi Kejati Jateng supaya kasusnya tidak ditangani oleh polisi. Dengan tiba-tiba, Kejati melakukan press rilis kalau pihkanya telah melakukan penyelidikan sebelum kasus itu ditangani oleh Polisi. Setelah ditelusuri, langkah tersebut dilakukan untuk menyelamatkan almamater penegak hukum karena ayah DAK merupakan mantan penegak hukum.

Namun, setelah polisi mengantongi bukti-bukti otentik, akhirnya Kejati dengan legowo menyerahkan penangangan kasus itu ke Polisi. Setelah melakukan penyelidikan, polisi akhirnya meningkatkan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan. Peningkatan status itu dilakukan dengan memeriksa berbagai pihak termasuk memeriksa Mantan Walikota Semarang Sukawi Sutarip, Walikota Semarang Hendrar Prihadi dan juga mantan kepala DPKAD Pemkot Semarang. (BJ)