Home Headline Ini Lho Fakta Raibnya Dana Pemkot Rp 22 Miliar

Ini Lho Fakta Raibnya Dana Pemkot Rp 22 Miliar

Kuasa hukum tersangka AY Soewijdi menjelaskan fakta raibnya dana deposito milik Pemkot Semarang

Kuasa hukum tersangka AY Soewijdi menjelaskan fakta raibnya dana deposito milik Pemkot Semarang

SEMARANG, 18/4 (BeritaJateng.net) – Kasus Raibnya dana deposito milik Pemkot Semarang yang kini ditangani Penyidik Tipikor Polrestabes Semarang terus bergulir. Pihak tersangka yakni DAK alias AY mengaku tidak akan tinggal diam jika dirinya dikorbankan. Karena penyebab raibnya dana tersebut bukan ide darinya melainkan dari oknum pejabat Pemkot Semarang.

Terkait dengan kasus tersebut, DAK melalui kuasa hukumnya dari Sina Sakti Lawyer Office & Partner Jakarta, mengungkap fakta yang sebenarnya hingga menyebabkan dana deposito yang disimpan di Bank BTPN raib.

“Kami di sini ingin menyampaikan fakta dan petunjuk dari klien kami, DAK alias AY yang menjadi tersangka raibnya dana deposito milik Pemkot di Polrestabes. Klien kami, juga telah diperiksa sebagai saksi dugaan gratifikasi untuk tersangka SH. Padahal menurut kami, kasus ini tidak sesederhana itu pemalsuan, penggelapan dan gratifikasi. Lebih dari itu, ini merupakan kasus korupsi yang terstruktur dan sistematis,” kata Soewidji mewakili tim penasihat hukum.

Soewidji menyampaikan, bahwa pihaknya akan terus berjuang agar kasus ini masuk delik korupsi, agar dikemudian hari tidak terulang lagi. Uang yang seharusnya dipakai untuk kepentingan masyarakat Kota Semarang, habis dibagi-bagi tanpa kejelasan. Dia juga ingin memberikan shock therapy kepada para oknum yang selama ini menerima uang namun mengaku seolah-olah bersih.

SETORAN DIREKAYASA

Kasus ini berawal dari tahun 2007, terjadi kesepakatan antara Pemkot Semarang dan Bank BTPN. Dalam perjanjian tersebut, disepakati bahwa Pemkot Semarang akan menempatkan dananya sebesar Rp 45 M berupa deposito dengan bunga 8% per tahun yang pembayarannya dilakukan secara prosedural langsung ke rekening Pemkot sehingga masuk ke Kasda. Selain bunga, BTPN pun memberikan insentif (bunga tambahan) sebesar 2% tiap tahun dibayar tunai.

“Dalam hal ini, AY telah memberi penjelasan kepada pihak Pemkot, bahwa bunga 2% tersebut diberikan kepada nasabah dalam hal ini nasabahnya tentu Pemkot Semarang, bukan kepada pejabat Pemkot. Sehingga pemahaman klien kami, pasti insentif tersebut telah masuk ke Kasda,” terang Soewidji yang didampingi oleh Sayuto, Ahmad Hadi Prayitni dan Bagus AW.

Selain Deposito, ternyata sejak tahun 2007 Pemkot Semarang juga memiliki rekening giro senilai Rp 11 M yang penyetorannya dilakukan secara tunai melalui AY selaku marketing BTPN dan tidak ada masalah hingga tahun 2009. Permasalahan kemudian muncul karena tahun 2009 BTPN mengeluarkan kebijakan intensif sebesar 2% dari dana deposito senilai Rp 45 M dihentikan.

“Penghentian intensif ini sudah disampaikan AY kepada pejabat Pemkot, namun ditolak. Sejak itulah permasalahan terjadi, setoran ke rekening giro yang biasanya prosedural, mulai ada rekayasa. AY diminta untuk membuat slip setoran, begitu bill berhasil dibuat AY, uang yang seharusnya masuk ke rekening giro, justru dibagi-bagi. Kami di sini tidak bisa menyebutkan nama, silakan cari sendiri. Tapi pasti sudah tahu clue nya,” lanjut Soewidji.

PERNAH DIANCAM

“Kalau klien kami memang berniat mengambil uang Pemkot, kok tidak dari dulu? Kalau klien kami punya uang Rp 22 M, pasti asetnya bisa dilacak. Dan kalau memang Pemkot kehilangan uang Rp 22 M, kenapa tidak sadar dari dulu? Jawabannya ya, karena memang uang tersebut memang sejak semula tidak pernah ada di BTPN. Semua bill, bilyet, slip setoran yang ada itu palsu,” tandasnya.

Saat itu, lanjut mantan Jaksa ini, pikiran kliennya sederhana. Sebagai marketing, dia hanya berharap memperoleh fee dan tetap memiliki pekerjaan. AY yang merasa sudah tidak tahan dengan lingkaran setan permainan tersebut, puncaknya mengundurkan diri dari BTPN sejak tahun 2010. Tetapi, pihak Pemkot tidak ingin uang tersebut dikelola oleh orang lain.

“Menurut klien kami, dia bahkan pernah diancam akan dilaporklan jika tetap mundur dan tidak mengelola uang Pemkot lagi. Karena dari bukti-bukti setoran semua yang menandatangani adalah klien kami. Tapi mereka tidak tahu kalau AY memiliki rekaman percakapan saat bersama dengan oknum Pemkot membahas permainan uang tersebut. Bukti transfer ke rekening pribadi pejabat, dia punya, saksi yang mengantarkan uang juga ada,” jelas Soewidji panjang lebar.

Pemkot Semarang akhirnya kelimpungan karena peraturan dari BPK yang menyatakan bahwa penyimpanan uang atau giro yang besar di bank-bank swasta harus dikurangi dan dipindahkan ke deposito. Masalahnya uang sebesar Rp 11 M (Rp 22 M hasil hitungan karena ditambah dengan bunga selama beberapa tahun) tidak pernah ada di Bank BTPN.

“Dari kronologis yang dan bukti dari klien kami, kasus ini adalah korupsi, karena yang dipakai adalah uang rakyat. Korupsi secara tersetrukur karena pejabat struktural berperan, secara sistemis karena seolah-olah legal, ada bukti setoran tunai meski hanya bermodal bilyet fiktif,” ujarnya.

BUKAN GRATIFIKASI

Soewidji juga menjelaskan bahwa kasus gratifikasi yang melibatkan kliennya dan SH adalah salah. SH yang dalam hal ini berperan besar, tetap meminta insentif dengan alasan untuk atasannya. Karena memang tidak tercatat di bank tempatnya bekerja, maka AY memberikan uang pribadinya kepada SH dengan maksud agar SH tidak mengejar-ngejar dirinya meminta insentif yang sudah dihentikan. Jadi, bukan suap agar SH tidak melaporkan kasus ini ke penegak hukum.

Bahkan sebelum pihak Pemkot melaporkan kasus ini ke Polrestabes Semarang, AY telah lebih dulu melaporkannya ke Polda. Namun hingga kini, menurut Soewidji belum direspon oleh penyidik Polda.

Mengenai tanda tangan akan bertanggung jawab terhadap raibnya uang senilai Rp 22 M, Soewidji mengatakan bahwa, hal itu dilakukan kliennya karena diminta oleh pihak Pemkot Semarang dengan alasan untuk keperluan audit BPK.

“Klien kami malam-malam dipanggil ke Pemkot, jauh-jauh dari Jakarta disuruh datang ke Pemkot untuk membuat pernyataan bertanggung jawab atas uang tersebut. AY yang saat itu sedang kelelahan, menyanggupi karena hanya ingin segera selesai. Audit BPK juga tidak bermasalah,” ujarnya lagi.

Sekarang harapan tinggal harapan, niat AY agar urusan cepat selesai tanpa memperhitungkan resiko hukumnya, membuat dirinya harus berurusan dengan penyidik dan masyarakat yang terlanjur men-capnya sebagai penggelap uang Pemkot senilai Rp 22 M. Sementara itu, Sayuto menambahkan agar penyidik tidak hanya berhenti pada dua tersangka.

“Kami sudah serahkan semua petunjuk yang dimiliki klien kami. Tinggal pandai-pandainya penyidik mengolahnya menjadi suatu rangkaian kejadian tindak pidana. Kami juga sudah berkoordinasi dengan Kejati Jateng, jika Polrestabes hanya berhenti sampai pasal penggelapan, pemalsuan dan gratifikasi, maka dugaan korupsinya akan diambil alih Kejati,” urai Sayuto yang juga mantan Jaksa ini.

Mereka juga berharap agar hukum benar-benar ditegakkan secara profesional dan proporsional. Semua yang terlibat dalam hilangnya uang rakyat ini harus dihukum.

“Kami tak akan tinggal diam jika klien kami dikorbankan,” tegas Soewidji. (BJ)