Home Headline Hutang Polri Mencapai Rp 36,9 Triliun

Hutang Polri Mencapai Rp 36,9 Triliun

Polri
Jakarta, 24/11 (Beritajateng.net) – Utang yang dibebankan Polri kepada pemerintah ternyata
cukup besar, yakni mencapai Rp 36,9 triliun. Walau utang itu cukup besar, Polri kini sudah merancang utang baru sebesar Rp 22,5 triliun (1,8 miliar dolar AS) untuk proyek kredit ekspor (KE) 2015-2019.

Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane mengatakan, dari dokumen Penjelasan Pelaksanaan Proyek Pinjaman Polri mengungkapkan, utang Rp 36,9 triliun yang dibebankan Polri kepada pemerintah itu mencakup utang luar negeri untuk proyek KE sebesar 2,9 miliar dolar AS (Rp 35 triliun), soft LOAN dari Korsel 82,25 juta dolar AS (Rp 984 miliar), dan proyek pinjaman dalam negeri Rp 1 triliun.

“Utang KE misalnya untuk 130 proyek selama 11 tahun dari 2001 hingga 2013, utang soft LOAN untuk tiga proyek selama tiga tahun, dan utang dalam negeri untuk 35 proyek selama lima tahun dari 2010 hingga 2014.
Proyek pengadaan Polri yang melahirkan utang yang cukup besar itu diluar proyek pengadaan yang dibiayai APBN, yang rata-rata mencapai Rp 3 triliun pertahun,” terang Neta S Pane kepada beritajateng.net.

Menurut Neta, besarnya utang yang dibebankan Polri dari proyek KE ini sudah saatnya dievaluasi pemerintah, untuk kemudian ditinjau ulang. Pemerintahan Presiden Jokowi juga perlu melakukan evaluasi dan audit yang menyeluruh terhadap proyek-proyek pengadaan di Polri yang dibiayai utang, baik yang KE, soft LOAN maupun pinjaman dalam negeri.

“Sehingga bisa diketahui secara persis, apakah proyek itu bermanfaat, mangkrak atau tidak tepat guna. Jika tidak ada evaluasi atau audit yang menyeluruh, proyek itu hanya akan membebani pemerintah dengan
utang-utang baru, apalagi Polri sudah merancang utang baru sebesar 1,8 miliar dolar AS (Rp 22,5 triliun) untuk proyek KE 2015-2019,” tambahnya.

Lebih lanjut Neta mengatakan, sudah saatnya pemerintahan Jokowi melakukan Revolusi Mental dalam proyek
pengadaan di Polri sehingga tepat guna dan bermanfaat bagi jajaran bawah Polri maupun masyarakat. (BJ)