Home Headline Hendrik : Inginkan Perubahan Paradigma Dalam Penegakkan Hukum

Hendrik : Inginkan Perubahan Paradigma Dalam Penegakkan Hukum

839
As Intel Kejati Jateng Hendrik P, SH, MH.

— Penegakkan Hukum untuk Kesejahteraan Rakyat
— Penegakkan Hukum untuk Percepatan Pembangunan

Semarang, 16/7 (BeritaJateng.net) – Indonesia saat ini dalam kondisi darurat korupsi, banyak penanganan kasus korupsi yang tidak tuntas, banyak pejabat yang seharusnya terjerat justru dibiarkan, sehingga tindakan represif dalam pemberantasan tindak pidana korupsi memberi peluang munculnya tindak pidana korupsi baru. Untuk itu dibutuhkan perubahan paradigma dalam penegakkan hukum.

Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Hari Bhakti Adhyaksa ke-56 Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Hendrik P, SH, MH. Hendrik yang menjabat As Intel di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah juga mengatakan seharusnya penegakkan hukum itu untuk kesejahteraan rakyat, bukan membikin gaduh, menghambat laju pembangunan dan menghambat penyerapan anggaran.

“Kita bisa melihat sendiri, bagaimana penegakkan hukum saat ini justru menimbulkan masalah baru, pembangunan berhenti karena masalah itu, sehingga yang menjadi korban adalah rakyat. Dan ironisnya, dalam penegakkan hukum seperti ada perioritas-perioritas, yang seharusnya kena jadi nggak kena karena ada sebuah permainan, jangan sampai dalam penegakkan hukum justru menimbulkan masalah baru,” terang Hendrik.

Untuk itu lanjut Hendrik, dalam moment Hari Bhakti Adhyaksa ke-56 ini pihaknya menggelar seminar yang bertemakan “Perubahan Paradigma Penegakkan Hukum Untuk Menunjang Pembangunan di Jawa Tengah” pada tanggal 20 Juli 2016 di Gedung Gradhika Komplek Kantor Gubernuran Jalan Pahlawan Semarang. Seminar tersebut sebagai langkah awal untuk menuju peningkatan profesionalitas dan integritas dalam penegakkan hukum.

“Kita ingin ada perubahan paradigma dalam penegakkan hukum. Perubahan paradigma itu mengandung arti tindakan penegakan hukum tidak saja aspek refresif tetapi memberi ruang lebih pada aspek preventif yang implementasinya dijalankan secara beriring dan sebanding. Jangan ada lagi kebijakan atau diskresi dibawa keranah pidana. Kita harus mengawal dari awal, kalau memang masih bisa diperbaiki ya harus diperbaiki, bukan sebaliknya, ketika ada persoalan administrasi langsung di eksekusi, ini yang harus kita rubah,” lanjutnya.

ilustrasi
ilustrasi

Lebih lanjut Hendrik mengatakan, saat ini Kejati Jateng melalui Kajati Sugeng Pudjianto menindaklanjuti perintah dari Presiden Joko Widodo dan Jaksa Agung, dengan melakukan pencegahan dari awal bisa menyelamatkan uang negara Rp 3 triliun, tapi tidak menghambat pembangunan dan penyerapan anggaran tetap berjalan dengan baik.

“Paradigma inilah yang harus kita lakukan, sehingga penegakkan hukum tetap berjalan tapi tidak menghambat laju pembangunan, buktinya dengan langkah-langkah itu, kita Kejati Jateng bisa menyelamatkan uang negara sebanyak Rp 3 Triliun,” tuturnya lagi.

Apa sih sebenarnya yang akan dituju dengan perubahan paradigma itu ? Hendrik dengan tegas menyatakan dalam penegakkan hukum yang benar adalah otak nakal dari pelaku, artinya kalau memang dalam kasus korupsi memang ada niatan untuk mencuri uang negara maka harus ditindak tegas, tapi kalau hanya persoalan administrasi, maka harus diperbaiki, bukan di ekseskusi.

“Selama ini, celah kesalahan administrasi yang menjadi sasaran empuk aparat penegak hukum untuk melakukan korupsi, pembangunan jadi berhenti sehingga laju perekonomian juga terhambat, inilah tujuan perubahan paradigma dalam penegakkan hukum, penegakkan hukum yang membawa kesejahteraan rakyat bukan sebaliknya,” tandas Hendrik.

Apakah bisa berhasil ? Hendrik menegaskan harus berhasil, karena perubahan paradigma dalam penegakkan hukum tersebut berarti merubah sistem, sistem hukum yang lebih baik dan membawa dampak positif dalam penanganan kasus korupsi, mampu mencegah terjadinya korupsi khususnya dari penegak hukum.

“Merubah paradigma berarti merubah sistem yang selama ini keliru, dengan perubahan itu maka bisa mencegah terjadinya korupsi baru dalam kasus yang sama, mampu meningkatkan profesionalitas penegak hukum dan laju pembangunan akan tetap baik, sehingga perekonomian akan berjalan sesuai harapan,” pungkasnya. (BJ)

Advertisements