Home Headline Heboh Mapel Pancasila dan Bahasa Indonesia Hilang dari Kurikulum, Komisi X DPR...

Heboh Mapel Pancasila dan Bahasa Indonesia Hilang dari Kurikulum, Komisi X DPR RI: Kenapa Hilang?

SEMARANG, 20/4 (Beritajateng.net) – Hilangnya mata Pelajaran Pancasila dan Bahasa Indonesia dalam kurikulum sekolah membuat heboh masyarakat. Banyak komentar yang mempertanyakan kenapa mata pelajaran yang dipandang sangat penting tersebut hilang darinkurikulum Pendidikan nasional padahal saat ini ancaman Radikalisme dan Intoleransi sangat tinggi di Indonesia.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Agustina Wilujeng Pramestuti mengatakan, generasi muda saat ini dipandang kurang memiliki rasa toleransi terhadap sesama. Hal ini sangat jauh dibanding generasi sebelumnya. Nilai nilai yang terkandung di dalam Pancasila seperti toleransi terhadap sesama harus terus diajarkan baik di rumah maupun di sekolah.

“Contoh kecilnya saja kalau kita naik Bis Kota, ada ibu ibu yang baru naik dan tidak mendapat tempat duduk. Sementara ada anak muda yang sudah terlebih dahulu duduk maka kita secara cepat akan memberikan tempat duduk tersebut kepada ibu ibu tadi. Ini mulai jarang terjadi saat ini,” ungkapnya usai mengikuti Fokus Grup Discussion (FGD) di “Mengawal Pancasila Ssebagai Pelajaran/MataKuliah Wajib” yang diselenggarakan di Hotel Quest Plampitan Semarang, Selasa 20/4).

Pengajaran tentang tata nilai seperti itu, menurut Agustina, harus diberikan sejak dini di tingkat Pendidikan Dasar. Namun apa jadinya kalau mata pelajaran yang memuat tata nilai seperti itu tidak ada lagi.

Sementara Bahasa Indonesia juga dinilai tidak kalah penting dalam pelajaran sekolah. Bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat strategis dalam pembentukan budaya setempat. Dari budaya yang ada akan menjadi peradaban bangsa.

“Ini malah ditiadakan. Termasuk Bahasa Daerah juga lenyap dalam kurikulum tersebut. Ini jadinya mau bagaimana?” bebernya.

Agustina Wilujeng menyayangkan perubahan kurikulum Pendidikan Nasional yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 ini tidak melibatkan stakeholder khususnya Komisi X DPR RI sehingga menimbulkan kegaduhan.

“Kalau kita diajak ngomong sebelumnya tentu tidak akan muncul kegaduhan seperti sekarang ini karena pasti akan konangan kekurangannya,” urainya.

Mengingat kegaduhan akibat PP 57 sangat besar di masyarakat, Agustina minta pemerintah segera merevisi dan memasukkan kembali mata pelajaran Pancasila, Bahasa Indonesia dan Bahasa daerah dalam kurikulum Pendidikan Nasional.

(NK)