Home Ekbis Hasil Penjualan Fluktuatif, Pemprov Diminta Dampingi Petani Cengkeh

Hasil Penjualan Fluktuatif, Pemprov Diminta Dampingi Petani Cengkeh

905
Petani Cengkeh
SEMARANG, 25/5 (BeritaJateng.net) – Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Provinsi Jawa Tengah, Ikhsan Mustofa dorong petani cengkeh untuk memiliki lembaga yang kokoh sekalipun pada lembaga terkecilnya yaitu  Kelompok Tani (Poktan) hal ini dimaksudkan agar petani cengkeh memiliki posisi tawar yang memadai.
Pernyataan tersebut disampaikan pada waktu bertemu Petani cengkeh dan petani pendukung tanaman tembakau di Surakarta beberapa waktu yang lalu.
Pertemuan itu sendiri yang difasilitasi oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah beberapa waktu yang lalu. Beberapa petani menyampaikan keluhan terkait permasalahan-permasalahan pengelolaan komoditi tanaman cengkeh.
Salah satu masalah yang diungkapkan oleh para petani cengkeh adalah berkaitan dengan harga cengkeh yang masih rendah belum mampu mengangkat perekonomian mereka. Selain itu Hasil panen cengkeh tidak menentu setiap tahun.
Fluktuasi hasil panen ini menyebabkan ketidakstabilan keuntungan yang didapatkan petani cengkeh karena pada masa tertentu petani tidak dapat menyediakan suplai cengkeh untuk pabrik (rokok, minyak kastur, dan lain sebagainya).
“Proses pemeliharaan cengkeh memang tidak mudah, Selain siklus panen yang fluktuatif juga cengkeh ini rentan terkena penyakit,”kata Ikhsan dalam keterangannya, Rabu (25/5) di Semarang.
Untuk meningkatkan kesejahteraan petani cengkeh dan meminimalisir permasalahan yang terjadi, Ikhsan menyarankan perlu adanya dukungan kelembagaan, seperti halnya Poktan. Poktan diharapkan dapat mengakomodir para petani.
“Oleh sebab itu, organisasi yang mewadahi para petani cengkeh ini harus meningkatkan perannya antara lain kepengurusan yang solid ,diurus oleh para petani yang mau pener, kober dan segeruntuk membela masalah petani cengkeh, Dan juga adanya target dan sasaran atau capaian bersama, sehingga Poktan akan menjadi mandiri dan tidak dipermainkan tengkulak bahkan kalau perlu dilakukan pemasaran online,”jelas legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Ikhsan juga menyampaikan bahwa peran pemerintah dalam hal penentuan kebijakan juga sangat penting.  Kebijakan penentuan harga cengkeh seharusnya bisa di atur oleh pemerintah agar tidak terlalu anjlok.
“Seharusnya pemerintah dapat menjadi fasilitator antara petani dan perusahaan pembeli cengkeh. Selain itu, untuk hama dan penyakit perlu adanya penanganan yang terintegrasi dari pemerintah agar dilakukan secara bersama pada  tempat yang berdekatan misal di lahan cengkeh Kabupaten Kendal dengan Kabupaten  Batang,” pungkasnya. (Bj)
Advertisements