Home Headline Hanya Dibawah Bidang, Pengelolaan Aset di Pemprov Jateng Tak Maksimal

Hanya Dibawah Bidang, Pengelolaan Aset di Pemprov Jateng Tak Maksimal

SEMARANG, 5/10 (Beritajateng.net) – Komisi A DPRD Jateng mendorong Pemprov Jateng mengelola aset yang dimiliki dengan maksimal untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selama ini PAD Jateng lebih banyak mengandalkan dari pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Anggota Komisi A DPRD Jateng Dwi Yasmanto mengatakan, di Pemprov Jateng pengelolaan aset menjadi kewenangan bidang aset daerah di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Hal tersebut membuat kewenangan yang dimiliki terbatas. Hal ini berbeda dengan di DKI Jakarta dimana aset dikelola Badan, sehingga memiliki kewenangan lebih.

“Bahkan di Jawa Barat ada UPT (Unit Pelaksana Teknis) sendiri untuk pengelolaan aset. Ini sedang kami diskusikan bagaimana caranya pengelolaan aset di Jateng bisa optimal seperti yang diharapkan. Karena selama ini PAD Jateng paling hanya dari pajak pajak tok. Ibaratnya mengandalkan yang di Samsat,” ujarnya saat menjadi narasumber Dialog Aspirasi Jawa Tengah “Optimalisasi Pengelolaan Aset Jawa Tengah” di Studio TATV Solo, belum lama ini.

Dwi Yasmanto menambahkan, pihaknya tidak kurang-kurangnya mendorong supaya aset di Jateng dimanfaatkan dengan baik dan optimal. Di DPRD Jateng sendiri, Komisi A mendorong identifikasi, inventarisir, dan bagaimana caranya mengamankan aset di Jateng. Sedangkan Komisi C mendorong bagaimana menjadikan aset menjadi potensi PAD.

Dari sisi anggaran, lanjutnya, bidang aset BPKAD Jateng juga mendapatkan alokasi terbatas. Di tahun 2021 bidang aset mendapatkan anggaran Rp 5 miliar, tetapi di 2022 turun menjadi Rp 4,5 miliar akibat refocusing Covid-19.

“Anggaran segitu untuk bikin plang, urus sertifikat dengan banyaknya aset ya kurang. Sangat memungkinkan untuk aset pengelolaannya dijadikan badan atau dinas,” paparnya dalam acara yang dipandu host Bona Ventura dan Co Host Okfied Sosendar tersebut.

Menurut Dwi Yasmanto, dewan sendiri senang jika ada aset yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Dengan begitu, ada pihak swasta yang merawat aset tersebut. “Otomatis anggaran untuk perawatan jadi berkurang dan bisa dimanfaatkan untuk yang lain. Untuk masyarakat yang ingin memanfaatkan aset sangat memungkinkan,” ujarnya.

Kepala Bidang Aset Daerah BPKAD Jateng Adi Raharjo mengatakan jika bicara aset harus melihat Permendagri 19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah. Dalam aturan tersebut pengelolaan aset dibagi menjadi dua, yaitu pengelola dan pengguna. Pengelola aset adalah Sekretariat Daerah (Setda), sementara penggunanya Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pengelola bertugas mengkoordinasikan barang milik daerah, sementara pengguna memiliki kewenangan penuh dalam penanganan, pengelolaan, serta pemanfaatan barang milik daerah.

“Aset Pemprov Jateng untuk tanah saja luasnya 10.151 hektar. Itu diluar aset yang dipisahkan yang pengelolaannya di BUMD. Kewajiban kami BPKAD melakukan rekonsiliasi terhadap data aset yang dikuasai pengelola dan pengguna. Yang ada di pengguna secara pencatatan masuk di BPKAD, hanya kewenangan pemanfaatan ada di masing-masing Badan/Dinas,” katanya.

Adi menjelaskan, saat ini yang dikelola BPKAD hanya 81 barang milik daerah dari total 10.151 hektar lahan yang sebagian besar berada dibawah OPD maupun pengelola. Dari 81 barang milik daerah tersebut, sebagian besar adalah aset yang diserahkan OPD ke pengelola karena tidak lagi menunjang fusi OPD.

“Sebagian besar lokasinya tidak strategis dan barangnya rusak. Dengan keterbatasan yang ada bagaimana kita manfaatkan. Dari 81 masih ada pekerjaan rumah 14 aset yang itu bisa dikerjasamakan dengan pihak ketiga,” tandasnya.

Sementara itu Wakil Rektor I Bidang Akademik Unisri Rispantyo membeberkan, dalam penelitian yang dilakukan pihaknya, masih banyak aset milik pemda belum termanfaatkan. Hal tersebut tidak hanya menimbulkan banyak pertanyaan, tapi juga membuat biaya pemeliharaan membengkak dan membebani pemda.

“Terkadang ada ketidaksinkronan antar OPD. Misalnya satu tanah yang dipinjam, tidak saling mencatat. Akhirnya dalam struktur laporan keuangan menjadi tidak jelas. Satu hal yang penting adalah masalah perilaku. Sebaik apapun sistem, kalau perilaku tidak kita sentuh, tidak akan berjalan baik,” ujarnya.

Karenanya dia mendorong pengelola aset  memiliki inovasi, dan ide kreatif. Diantaranya dengan menerapkan pengelolaan berdasarkan risiko. “Aset yang ada kita data dulu kemudian mana yang paling berisiko tertinggi tidak tercapainya PAD dan kesejahteraan masyarakat. Sehingga apa yang menjadi risiko terbesar tidak tercapainya tujuan pengelolaan aset bisa diminimalisi,” paparnya.

(ADV)

Advertisements

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

2 × one =