Home Headline Gusti Randa : Sanksi Diskualifikasi PSS dan PSIS Tanpa Dasar Hukum

Gusti Randa : Sanksi Diskualifikasi PSS dan PSIS Tanpa Dasar Hukum

Semarang, 4/11 (beritajateng) – Tanpa melakukan investigasi menyeluruh, keputusan Komdis yang mendiskualifikasi PSS Sleman dan PSIS Semarang dinilai gegabah dan tidak mendasar serta terburu-buru. Sehingga keputusan tersebut dinilai sarat pesanan.

Hal tersebut disampaikan Bidang Hukum PSSI Gusti Randa. Menurutnya, keputusan Ketua Komdis PSSI Hinca Panjaitan yang mendiskualifikasi PSS dan PSIS dari babak delapan besar Divisi Utama 2014 itu tindakan yang tergesa-gesa dan kurang bijaksana.

“Komdis PSSI terlalu reaktif dan tanpa investigasi menyeluruh, sehingga keputusannya terburu-buru dan terkesan gagabah,” ujar Gusti Randa, kepada beritajateng.net.

Lebih lanjut Gusti Randa mengatakan, seharusnya sebelum memberikan keputusan, Komdis setidaknya harus melihat seluruh aspek yang terlibat. Kejanggalan pertandingan PSS melawan PSIS tidak hanya menyorot keterlibatan kedua tim dan wasit. Namun, beberapa pihak lain yang terlibat juga harus dimintai keterangan terlebih dulu, sebelum memberikan keputusan. Salah satunya inspektur pertandingan.

”Inspektur pertandingan itu kan bukan orang klub, tetapi dari PT Liga Indonesia. Karenanya, lucu bila tidak dilibatkan dalam mencarian fakta kebenaran. Tidak hanya klub dan wasit yang ditanyai, tetapi juga PT Liga sebagai operator kompetisi,” kata pria yang juga Ketua Umum PSSI DKI Jakarta itu.

Gusti Randa juga mengatakan, pemberian sanksi diskualifikasi tidak berdasar hukum. Karena tanpa didasari dengan penyelidikan yang memadai. Gusti Randa mengibaratkan, seorang pencuri sandal ketangkap dan oleh penyidik dikenakan pasal perampokkan.

“Sanksi tersebut ibarat seorang pencuri sandal dikenakan pasal perampokan. Hasil hukumnya pun terlalu besar sehingga tidak sesuai dengan fakta-fakta yang ada. Disini, komdis juga harus menjelaskan kepada publik dasar hukum yang dipakai. Kalau dasarnya kode disiplin, itu yang tahun berapa. Apakah kode disiplin itu sudah disahkan dalam dalam konggres atau belum. Jangan justru keputusan itu membuat tanda tanya bagi semua pihak,” ujarnya.

Pria 49 tahun itu pun mempertanyakan bagaimana proses dan ketentuan sidang komdis. Apakah hanya perlu dihadiri oleh Ketua Komdis PSSI Hinca Panjaitan, atau seluruh anggota komdis harus hadir. Kemudian, bagaimana proses menjadi sebuah keputusan.

”Apakah hanya disuruh menyaksikan video, ditanya-tanya langsung diberi sanksi,” sambungnya.

Gusti Randa juga mengkritik pernyataan Hinca yang menegaskan bahwa keputusan diskualifikasi tersebut para pihak tidak bisa banding. Menurutnya, bila semua keputusan tidak boleh banding, kenapa PSSI membentuk komisi banding. Lebih baik, komisi banding ditiadakan saja karena tidak memilikui fungsi.

”Komdis PSSI sudah melebihi MK (Mahkamah Konstitusi-red) saja. Setiap keputusan tidak boleh banding. Harus dilihat, sepak bola itu tidak hanya melibatkan orang perorang, tetapi juga manajemen, pelatih dan masih banyak lagi, termasuk PT Liga sebagai operator kompetisi,” tandasnya.

Kumpulkan Dukungan

Selain melakukan upaya lain, management PSIS juga meminta dukungan kepada masyarakat khususnya warga Semarang untuk menolak keputusan Komdis yang dinilai sarat kepentingan.

“Kami mengumpulkan 1000 tanda tangan warga khususnya Semarang untuk menolak keputusan Komdis,” ujar salah seorang management PSIS Semarang.

Dan hasilnya, para pecinta PSIS dengan tegas menolak keputusan Komdis PSSI yang menuai banyak kritik berbagai pihak. (BJ)

Advertisements