Home News Update Gus Yusuf Menghimbau Mandegnya Hibah dan Bansos Disikapi Dengan Tenang

Gus Yusuf Menghimbau Mandegnya Hibah dan Bansos Disikapi Dengan Tenang

1235

0412-Gus+Yusuf(2)

Semarang, 4/7 (BeritaJateng.net) – Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Tengah KH. Yusuf Khudlori minta agar Warga NU dan PKB bersikap tenang terkait dengan mandegnya pencairan Bantuan Hibah dan Bansos baik dari pemerintah kabupaten/kota maupun Provinsi.

“Saat ini Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPRD Provinsi Jateng telah melakukan komunikasi dengan Gubernur. Kemudian langkah-langkah strategis akhirnya diambil Gubernur agar segera ada titik terang dalam mekanisme pencairan hibah dan bansos,” ungkapnya saat dihubungi, Sabtu (4/4).

Sebelumnya Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menggelar diskusi publik ” Pergub hibah dan bansos berpihak kepada siapa?”. Diskusi itu digelar untuk menjawab keresahan masyarakat atas dipersyaratkannya penerima harus berbadan hukum. Menyusul diberlakukannya Undang-undang No.23 tahun 2014 dan peraturan Gubernur (Pergub) No. 70 tahun 2014 tentang pemerintah daerah.

Wakil Ketua DPRD Jateng, Sukirman, dalam forum itu juga menjelaskan soal hibah bansos pihaknya telah melakukan desakan politik agar segera ada kejelasan mekanisme pencairan dan persyaratannya. Jika mengacu uu nomer 23 tahun 2014 dan Pergub 70/2014, warga nahdliyin banyak yang terdiskulifikasi sebelum pencairan karena mensyaratkan adanya badan hukum hingga izin dari kemenkumham.

”Kami juga telah mendesak gubernur untuk melakukan diskresi atas aturan tersebut sehingga hibah dan bansos pada 2015 segera bisa dicarikan. Persoalan ini tak hanya dihadapi di Pemprov di seluruh Kabupaten/Kota juga mengalami persoalan yang sama,” katanya.

Dikatakannya, warga nahdliyin selama ini lebih banyak mengakses hibah bidang pendidikan keagamaan dan bidang keagamaan. Mushala dan masjid jika dulu tanpa badan hukum bisa mengakses dana hibah ini, sekarang ini akan sulit karena sebagian besar mushala dan masjid dikelola menggunakan kearifan lokal bukan berbadan hukum. (BJ13)