Home News Update Guru Honorer Di Jepara Minta Peningkatan Kesejahteraan

Guru Honorer Di Jepara Minta Peningkatan Kesejahteraan

Forum komunikasi guru tidak tetap (FK-GTT) saat audensi di ruang rapat komisi C DPRD Jepara, Selasa.
Forum komunikasi guru tidak tetap (FK-GTT) saat audensi di ruang rapat komisi C DPRD Jepara, Selasa.
Forum komunikasi guru tidak tetap (FK-GTT) saat audensi di ruang rapat komisi C DPRD Jepara, Selasa.

Jepara , 09/6 (BeritaJateng.net) –  Puluhan tenaga honorer kategori  dua (K2) yang tergabung dalam forum komunikasi guru tidak tetap (FK-GTT) mendatangi kantor DPRD Jepara, Selasa.

Kedatangan honorer K2 ini untuk meminta kejelasan nasib mereka usai gagal diangkat menjadi CPNS tahun lalu. Rombongan guru honorer ini diterima oleh Ketua Komisi C DPRD Jepara Sunarto dan segenap pimpinan SKPD terkait seperti Badan Kepegawaian Daerah, Disdikpora, DPPKAD, Bagian Hukum, dan PGRI.

Pengurus FK-GTT Jepara Sholikhul Hadi menyatakan, saat ini ada 1023 honorer yang belum diangkat menjadi CPNS dan sejauh ini tidak mendapatkan kepastian dari pemerintah.

Setidaknya ada tiga permohonan yang disampaikan oleh FK GTT ini yakni meningkatkan status honorer K2 menjadi CPNS dengan mengajukan usulan ke pusat atau mensejahterakan K2 yang mempunyai masa kerja serta pengabdian yang sama dengan carainpassing. Memohon peningkatan kesejahteraan melalui APBD dan memohon surat rekomendasi dari Bupati Jepara untuk disampaikan kepada pemerntah pusat.

“Sejak tahun 2005 sudah ada penanganan, akan tetapi setelah adanya tes pada 2013 dan ada verifikasi factual terhadap honorer k2, kini  tidak ada tindak lanjut bagi kita yang tidak lolos menjadi CPNS. Pemkab wajib memberikan perhatian karena honorer hanya berpenghasilan Rp 200 ribu per bulan,” katanya.

Ketua PGRI Kabupaten Jepara Kiswadi mengaku prihati kondisi guru yang mengabdi dan belum mendapatkan penghargaan yang layak. Dengan beben kerja yang besar, mereka rata-rata hanya menerima gaji Rp. 150.000 hingga Rp. 250.000 tiap bulannya dari pihak sekolah. Padahal dikatakan, Kiswadi saat ini masih ada kekurangan guru pendidik sekitar 1071 tenaga. Itupun belum ditambah mereka yang pensiun tiap bulannya.

Kasubid Perencanan dan Formasi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) R Eko Sulistyono mengatakan, regulasi menganai nasib honorer masih belum berubah yakni peraturan pemerintah (PP) nomor 48 tahun 2005, dimana didalamnya  disebutkan bahwa mungkin bisa diangkat bisa juga tidak. “Selama regulasinya seperti itu, kita masih dalam keadaan menunggu kebijakan dari pusat,” jelas Eko.

Sejauh ini, lanjut Eko, pemkab sudah banyak berupaya terhadap nasib K2 ini. Termasuk sudah mengirim semua data  honorer K2 kepada Kementrian PAN RB. “Desember 2014 BKD Jepara sudah mengirimkan surat ke pusat untuk meminta kejelasan tidfan lanjut K2 usai dilakukan verifikasi, namun memang belum ada kejelasan. “Hari ini (selasa) pak kepala BKD dan Sekda Jepara sedang menghadiri rakornas tentang kepegawain di Jakarta, mudah- mudahan dalam rapat itu juga menyinggung nasib honorer K2,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Komisi C DRPD Jepara Sunarto menyatakan pihaknya akan turut membantu memperjuangkan nasib para guru honorer K2 yang masih belum jelas. Ia berharap, pemerintah juga dapat memberikan tambahan kesejahteraan kepada mereka.

“Jika perlu akan dilakukan revisi perda tentang pendidikan, sehingga nanti di APBD akan tersedia anggaran untuk membantu honorer K2 ini yang nilainya disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah,” jelasnya.(bj18)