Home Hukum dan Kriminal Gugatan Warga Kebonharjo, Pembongkaran Dinilai Langgar Hak Asasi Manusia

Gugatan Warga Kebonharjo, Pembongkaran Dinilai Langgar Hak Asasi Manusia

Warga Kebonharjo mengais sisa barang berharga yang tak sempat diselamatkan saat eksekusi.

SEMARANG, 21/12 (BeritaJateng.net) – Pembongkaran 68 bangunan rumah milik warga Kebonharjo, Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara yang tanpa eksekusi Pengadilan Negeri (PN) Semarang dinilai melanggar hak asasi manusia (HAM). Sebab, penggusuran itu membuat warga resah karena sesuai bukti dan fakta yang ada, bahwa obyek sengketa adalah milik warga secara sah.

Hal itu menjadi salah satu poin kesimpulan yang diajukan warga Kebonharjo selaku penggugat yang diwakili kuasa hukumnya, Budi Sekoriyanto.

“Perbuatan tergugat, yakni PT KAI yang menggusur dan membongkar bangunan rumah milik warga itu tanpa ada putusan pengadilan. Padahal, warga sudah menempati lahan selama 40 tahun, itu juga melanggar HAM,” jelas Budi Sekoriyanto kepada wartawan di PN Semarang, Rabu (21/12).

Kebanyakan warga juga sudah mengantongi sertifikat tanah berstatus Hak Milik (HM) dari Kantor Pertanahan Kota Semarang. Kesimpulan itu diserahkan Budi kepada ketua majelis hakim PN Semarang Sigit Haryanto.

Warga Kebonharjo dalam hal ini menggugat PT KAI dan Polrestabes Semarang selaku turut tergugat untuk membayar ganti rugi material dan immaterial sebesar Rp 57 miliar atas pembongkaran 68 rumah penduduk yang terkena dampak proyek reaktivasi rel kereta api dari Stasiun Tawang ke Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Karena pembongkaran itu, warga Kebonharjo kini sudah tidak punya tempat tinggal lagi. Selain itu, rumah yang dibangun dari jerih payah lenyap karena dibongkar.

Di sisi lain, kesimpulan PT KAI diserahkan kuasa hukumnya, Nurmansyah. Sebaliknya, pihaknya menegaskan, pembongkaran sudah melalui sosialisasi yang dilakukan kepolisian.

“Karenanya, pembongkaran bangunan itu bukan merupakan perbuatan melawan hukum,” ungkapnya.

Soal tuntutan ganti rugi Rp 500 juta/ orang, hal itu bersifat abstrak serta tak sesuai perhitungan dan fakta. Hakim Sigit selanjutnya menunda sidang dengan agenda putusan pada 14 Januari 2017 mendatang. (WR)

Advertisements