Home Headline Gugatan Pekerja Dikabulkan Seluruhnya, PT. Sarana Pariwara dihukum Membayar Tunai Dan Sekaligus...

Gugatan Pekerja Dikabulkan Seluruhnya, PT. Sarana Pariwara dihukum Membayar Tunai Dan Sekaligus Sekitar Rp.1,2 Milliyar

SEMARANG, 29/7 (Beritajateng.net) – Gugatan yang dilayangkan oleh 10 pekerja Koran Wawasan yang bernaung dibawah PT. Sarana Pariwara dan didampingi YLBHI-LBH Semarang dikabulkan seluruhnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Semarang.

Majelis Hakim yang menyidangkan perkara tersebut menghukum PT Sarana Pariwara untuk membayar secara tunai dan sekaligus sekitar Rp. 1,2 Miliar kepada pekerja.

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim mendapati fakta hukum bahwa upah pekerja belum dibayarkan oleh PT Sarana Pariwara selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, sehingga berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2003 ttg ketenagakerjaan Pasal 169 ayat (1), huruf (c), (d) dan ayat (2) maka pekerja/buruh dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

“Dengan ini, permohonan Penggugat untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Tergugat dapat dikabulkan, serta Penggugat berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4),” ungkap Eti Oktaviani dari YLBHI-LBH, selaku kuasa hukum penggugat, dalam keterangannya usai sidang.

Eti menjelaskan, berpedoman pada pasal 152 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka Majelis Hakim menyatakan hubungan kerja para Penggugat dan Tergugat putus Terhitung sejak putusan ini di bacakan.

Majelis Hakim PHI Semarang juga memutuskan Upah yang belum dibayarkan disesuaikan berdasarkan Upah Minimum Kota (UMK) dan Tunjangan Hari Raya Tahun 2018-2019 sesuai dengan dengan bukti P-2 Surat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Nomor 3204/2019 tentang Penetapan Kekurangan Upah PT Sarana Pariwara.

“Kami berharap, putusan perkara Nomor 38/Pdt.Sus-PHI/2021/PN SMG sampai dengan 47/Pdt.Sus-PHI/2021/PN SMG ini dapat menjadi momentum bagi para jurnalis/pekerja media sebagai pintu gerbang dalam memperjuangkan upah sesuai UMK, THR, dan hak lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” pungkasnya.

(NK)

Advertisements