Home News Update Gugatan Ditolak MK,  PDIP Jateng Himbau KPU Tunda Penetapan Paslon Terpilih Kabupaten...

Gugatan Ditolak MK,  PDIP Jateng Himbau KPU Tunda Penetapan Paslon Terpilih Kabupaten Pekalongan

SEMARANG, 27/1 (BeritaJateng.net) – Pasca ditolaknya gugatan atas hasil Pemilukada Kabupaten Pekalongan oleh Mahkamah Konstutusi,  Senin (25/1) kemarin, Tim Hukum DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah minta agar KPU Kabupaten Pekalongan menunda penetapan pasangan Bupati/Wakil Bupati terpilih sampai Judicial Review Peraturan  MK Nomor 5/15 diputuskan oleh MK.

Saat ini Peraturan MK yang mengatur batas minimal selisih suara sebagai sarat gugatan perselisihan hasil pilkada diterima oleh MK tersebut sedang diajukan uji materi (judicial review) oleh tim pengacara yang tergabung dalam Yayasan Benteng Harapan.

Koordinator Tim Hukum DPD PDI Perjuangan Jateng Bonaventura Sulistiana SH MH mengungkapkan, pihaknya sangat mendukung upaya yang dilakukan Yayasan Benteng Harapan karena dengan Peraturan MK tersebut kecurangan kecurangan yang di lakukan penyelenggara pemilu maupun pasangan calon banyak yang tidak terungkap dan selesai dipersidangan.

“Hanya sedikit gugatan atas sengketa pilkada yang bisa dikabulkan oleh MK. Padahal banyak sekali kecurangan yang terjadi,” ungkapnya di Panti Marhaen DPD PDIP Jateng, Jalan Brigjend Sudiarto Semarang, Selasa (26/1).

Bonaventura menambahkan, putusan sela atas sengketa pilkada Kabupaten Pekalongan yang memutuskan ditolaknya gugatan paslon Riswadi – Nurbalistik yang diusung PDI Perjuangan disesalkan pihaknya mengingat dasar penolakan yang diambil oleh MK adalah.persentase  selisih suara yang diambil dari perolehan suara terbanyak bukan dari suara sah yang masuk.

“Kalau berdasarkan jumlah  suara sah yang masuk selisih suara yang diperoleh pasangan calon kami tidak ada satu persen. Tapi ternyata MK menggunakan perhitungan prosentase  selisih berdasar suara terbanyak sehingga selisihnya 1,2 persen,” jelasnya.

Dengan keluarnya putusan sela tersebut Bona mengakui sudah selesai dan mengikat yang berarti tidak ada lagi celah hukum yang bisa dilakukan untuk melawan putusan tersebut. Namun demikian karena ada gugatan uji materi atas Peraturan MK tersebut maka dia mengharapkan agar KPU menunda penetapan pasangan calon terpilih sampai hasil uji materi tersebut selesai dilakukan.(BJ 13)