Home Nasional Gugatan Dinilai Tak Tepat Ahok Enggan Jadi Saksi Pra Peradilan Kasus Sumber...

Gugatan Dinilai Tak Tepat Ahok Enggan Jadi Saksi Pra Peradilan Kasus Sumber Waras

619
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja (Ahok).

Jakarta, 19/4/16 (BeritaJateng.net) – Praperadilan  diajukan oleh sejumlah orang bersama dengan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) pada 30 Maret 2016 lalu akan disidangkan pada 25 April mendatang. Perkara ini sudah tercatat dalam Nomor 54/pid.prap/2016/PN.JKT.SEL.

Saat dikonfirmasi terkait hal ini Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyatakan enggan menjadi saksi dalam sidang praperadilan kasus dugaan korupsi pembelian lahan Rumah Sakit (RS) Sumber Waras di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Menurutnya, gugatan ini tak tepat lantaran kasus masih dalam tahap penyelidikan.

“Sekarang apa yang mau jadi obyek praperadilan? Ini saja belum naik ke penyidikan kok, yang gugat juga tidak tepat kok,” kata Ahok di Cengkareng, Jakarta Barat, Selasa (19/4).

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarief menegaskan independensi lembaga antirasuah dalam menyelidiki dugaan korupsi pembelian lahan Rumah Sakit (RS) Sumber Waras oleh Pemerintah DKI Jakarta.

“Tidak ada campur tangan presiden dalam penyelidikan Sumber Waras,” kata Laode dikantornya.

Laode menambahkan, lembaga antirasuah bekerja berdasarkan bukti bukan opini dan tekanan politik termasuk dalam meminta keterangan sejumlah pihak dalam penyelidikan kasus ini.

Dua bukti permulaan yang cukup digunakan untuk meningkatkan status kasus dari tahap penyelidikan ke penyidikan. Jika telah masuk tahap sidik maka telah ada yang menjadi tersangka kasus ini.

“Sebelum meningkatkan status, jaksa KPK dapat membuktikan bahwa kasus tersebut layak dilimpahkan ke pengadilan. Selama belum ada keyakinan, tidak akan dinaikkan statusnya,” kata Laode.

Untuk mengumpulkan dua bukti permulaan, KPK menggunakan sejumlah metode termasuk meminta keterangan sejumlah pihak dan mengumpulkan dokumen. KPK telah meminta keterangan sejumlah pihak termasuk Ketua Yayasan Sumber Waras Kartini Muljadi dan Ahok. Lembaga antirasuah ini tengah menyelidik ada atau tidaknya dugaan korupsi dalam pembelian lahan tersebut.

Kasus bermula pada Juni 2014, pihak RS Sumber Waras bersedia menjual lahan dengan nilai NJOP Rp20,7 juta per meter persegi yang menyesuaikan NJOP untuk area Jalan Kyai Tapa. Padahal, menurut penghitungan BPK dari hasil audit, seharusnya NJOP tidak mengacu pada harga Jalan Kyai Tapa melainkan mengacu pada NJOP untuk Tomang Utara senilai Rp7 juta per meter persegi.

BPK menemukan bahwa pemerintah provinsi DKI Jakarta bisa menghemat Rp 191 miliar sehingga valuasi tanah tersebut seharusnya bisa sebesar Rp 689 miliar saja.(Bj50)

Advertisements