Home Headline GEMPAR : Oknum Pungli Pemkot Harus Ditindak Korupsi

GEMPAR : Oknum Pungli Pemkot Harus Ditindak Korupsi

Ilustrasi

Ilustrasi

Semarang, 20/4 (Beritajateng.net) – Kasus pungutan liar (pungli) petugas Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Semarang terkait soal izin usaha alias HO masuk kategori tindak pidana korupsi (Tipikor).

Koordinator GEMPAR Widjayanto mengatakan, sejumlah oknum PNS Pemkot yang terlibat meminta dana dalam pembuatan HO termasuk dari Satpol PP harus ditindaklanjuti serius oleh polisi. 

“Kasus ini harus ditangani. Jelas tindakan pungli yang dilakukan oknum PNS sudah menyalahgunakan wewenang. Jadi harus diproses korupsi,” katanya saat memberikan keterangan, Senin (20/4). 

Dalam pengaduan Daniel Andi Nugroho (35) seorang kontraktor warga Perumahan Plamongan Indah, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polrestabes Semarang, Kamis (16/4).

Dalam aduannya ke Polrestabes Semarang Daniel mengaku telah menjadi korban pemerasan oknum BPPT Kota Semarang dan Satpol PP Kota Semarang saat menguruskan ijin HO dari pemilik gedung di daerah Ngaliyan.

Ia mengaku heran karena bangunan yang diuruskan HO nya sudah lengkap dengan surat IMB, namun dalam pengurusan ijin HO ia dipaksa membuat surat pernyataan pembongkaran.

Apalagi dalam melakukan pengurusan surat ke Pemkot Semarang, Daniel mengaku sudah menyetor sejumlah uang jutaan rupiah kepada oknum PNS untuk pengurusan HO, namun setelah menyetor tidak ada hasilnya.

“Semua unsur sudah terpenuhi yakni pemerasaan, paksaan, dan ancaman akan dibongkar bangunannya,” tambahnya.

Daniel tetap terus diminta BPPT untuk mengurus IMB yang baru. 

“Bangunannya sudah 4 tahun berdiri. Mau bikin usaha, kok malah disuruh bikin IMB lagi. Aneh, bangunan – bangunan di sekitar lokasi saya bisa ada izin HO nya. Saya dipaksa tanda tangan persetujuan izin untuk bongkar bangunan, ya saya tidak mau,” tambah Daniel. 

Ia menyebut sejauh ini belum melaporkan resmi dugaan tindak pidana ke Polrestabes Semarang, baru sebatas pengaduan.

“Kalau izin HO turun, saya tidak akan perpanjang (persoalan ini),” kata Daniel. 

Diketahui, Daniel menyebut oknum BPPT yang memaksa membuat surat pembongakaran berinisial LS dari Dinas Tata Kota dan NK dari bagian IMB. Semuanya PNS. Mereka ini sudah dilaporkan terkait dugaan Pasal 368 KUHP terkait pemerasaan. (BJ04)