Home Lintas Jateng Ganjar Pertemukan Warga Pro dan Kontra Pabrik Semen

Ganjar Pertemukan Warga Pro dan Kontra Pabrik Semen

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo

SEMARANG, 20/12 (BeritaJateng.net) – Pertentangan terkait pembangunan pabrik semen di Rembang, Jawa Tengah, Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo pertemukan para wakil kelompok pendukung dan penolak pembangunan pabrik PT. Semen Indonesia, pada Selasa (20/12), di Aula lantai 2 Kantor Gubernur Jateng, Kota Semarang. Dalam pertemuan terbatas tersebut, masing-masing wakil dari pendukung maupun penolak hanya dibatasi 20 orang saja.

Dari kubu pendukung, dipimpin Dwi Joko Supriyanto, seorang guru SD di desa Tegaldowo. Sedangkan dari kubu penolak, dipimpin Ketua Jaringan Masyarakat Pedulu Pegunungan Kendeng (JMPPK), Gunretno.

Pertemuan tersebut diawali dengan pendapat Gunretno yang tetap mempermasalahkan Gubernur Jateng yang dirasa mengeluarkan izin lingkungan baru untuk PT. Semen Indonesia. Meski Gunretno warga Pati, namun dirinya mengaku memiliki hak mempermasalahkan pabrik semen di Rembang.

“Jangankan di Rembang, dimanapun di Jawa Tengah saya konsisten mengawal penolakan pabrik semen,” ucapnya.

Adanya tim kecil bentukan Gubernur Jateng dan Kementerian, Gunretno menyatakan tidak percaya dan merasa tim tersebut dibentuk hanya untuk memastikan pabrik semen di Rembang tetap beroperasi.

Sementara Gunretno dari kubu penolak tetap mempermasalahkan pabrik semen tersebut, kubu pendukung melalui Dwi Joko Supriyanto meminta masalah tersebut diselesaikan secara kekeluargaan dan damai.

“Ayo to dirembuk sing apik (ayo lah dibahas yang baik), yang menolak-nolak itu semua murid saya. Termasuk Joko Prin (Joko Priyanto) itu juga murid saya,” ungkapnya.

Dari 12.000 warga di lima desa sekitar pabrik semen, sekitar 95% mendukung operasional PT. Semen Indonesia. Selain itu, pihak penolak juga diminta mendengarkan pendapat dari warga sekitar pabrik, mereka merasa PT. SI telah berhasil menunjukkan komitmennya mensejahterakan masyarakat. Hal tersebut terbukti, saat ini banyak warga yang semula pengangguran, kini sudah bekerja di pabrik semen tersebut.

“Yang semula menganggur, kini sudah bekerja di pabrik semen itu. Warga sini kebanyakan hanya lulusan SMP saja, setelah lulus nganggur. Dengan adanya dana, pendidikan juga akan membaik. Sekarang sudah banyak juga anak-anak kami yang sampai kuliah,” jelas Dwi Joko Supriyanto.

Adanya alasan dari kubu penolak terkait semen yang dapat mematikan pertanian, dibantah kubu pendukung. Menurutnya, tanah para petani yang dibeli PT. SI dengan harga sangat tinggi, membuat para petabi sekarang hidupnya lebih makmur. Kebanyakan petani, uangnya dibelikan kembali tanah di wilayah lain yang luasnya bahkan lebih dibanding yang dimiliki sebelumnya.

“Uangnya masih sisa banyak, bisa buat kuliah anaknya, perbaikan rumah dan sebagainya. Bahkan, saya yang sudah dibeli pun, masih boleh digarap petani. Kan semen tidak eksplorasi langsung semuanya, bisa ditambang belasan tahun lagi. Warga jadi untung banyak,” terangnya.

Jika mempermasalahkan air, Dwi Joko Supriyanti sudah melihatnya sendiri pabrik semen PT. SI di Tuban. Disana, sawahnya tetap subur dan hasil produksinya pun juga bagus. “Di Tegaldowo juga sudah dibikinkan embung untuk pengairan. Yang masih khawatir ini itu, mungkin mereka belum membuktikan,” katanya.

Selain itu, dirinya juga meminta para penolak semen dapat objektif, dimana di daerahnya ada  7-10 tambang ilegal milik perusahaan besar. “Kalau semen di Rembang kepunyaan pemerintah malah dipermasalahkan, kenapa yang swasta seperti Ahaka, Sinar Mas, CCI dan lainnya itu malah dibiarkan tidak diapa-apakan. Padahal, mereka penambangannya justru ngawur-ngawur, bahkan sama sekali tidak peduli lingkungan dan kesejahteraan warga,” tegas Dwi Joko Supriyanto.

Adanya lontaran dari kubu penolak terkait pengeluaran izin lingkungan baru PT. SI, Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo menyatakan dirinya tidak pernah mengeluarkan izin baru. Sesuai hasil rapat dengan kementerian di Jakarta, keputusan untuk semen di Rembang akan diterbitkan pada 17 Januari 2017 mendatang. Rapat juga memutuskan membentuk tim kecil lintas sektor untuk merespon putusan PK Mahkamah Agung.

Ganjar juga menggarisbawahi tentang adanya pernyataan dari salah satu pihak penolak semen, yakni Abetnego Pancaputra Tarigan dari Walhi, yang menyatakan tentang putusan MA yang dianggap MA menyatakan menutup pabrik. Ganjar menjelaskan, MA hanya memutuskan pencabutan izin lingkungan semen Rembang.

“Saya tanya kepada Abetnego, apakah ada opsi pabrik ditutup?. Dia (Abetnego), malah mengelak tidak bilang tidak pernah bicara penutupan pabrik. Jadi, izin apakah dicabut, pasti dicabut. Tapi, setelah dicabut apakah pabriknya kemudian tutup. Atau dicabut dengan tambahan diktum-diktum. Tunggu 17 Januari nanti,” jelas Ganjar. (ED/EL)

Advertisements