Home Ekbis Ganjar: Pengusaha Boleh Ajukan Penangguhan UMK Jateng 2017

Ganjar: Pengusaha Boleh Ajukan Penangguhan UMK Jateng 2017

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menandatangani Surat Keputusan Gubernur Nomor 560/50 tahun 2016 tentang upah minimum pada 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017, di ruang Gubernur Jawa Tengah, Senin (21/11).

SEMARANG, 22/11 (BeritaJateng.net) – Pengusaha yang keberatan dengan keputusan Upah Minimum Kerja (UMK) yang ditetapkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo diperbolehkan mengajukan penangguhan sebelum UMK Jateng 2017 berlaku.

Hal ini disampaikan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo usai menandatangani Surat Keputusan (SK) Gubernur Nomor 560/50 tahun 2016, Senin (21/11).

Upah minimum dalam Surat Keputusan Gubernur Nomor 560/50 tahun 2016 tentang upah minimum pada 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017, memiliki beberapa ketentuan yang perlu dipenuhi baik pengusaha maupun pekerja atau buruh. UMK Provinsi Jawa Tengah tahun 2017 yang rencananya akan berlaku mulai 1 Januari 2017 tersebut, hanya berlaku bagi para pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun.

“Upah minimum hanya berlaku bagi, pekerja atau buruh dengan tingkat paling rendah yang mempunyai masa kerja kurang dari satu tahun. Lalu upah dengan masa kerja,  satu tahun atau lebih ditetapkan, sesuai kesepakatan antara pekerja atau buruh atau serikat pekerja dengan pengusaha secara biparkit dengan mempertimbangkan produktifitas dan kemampuan perusahaan,” ungkap Ganjar.

Sebelum berlakunya nilai nominal UMK tahun 2017 pada 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, Gubernur Jawa Tengah memberi kesempatan bagi para pengusaha untuk melakukan penangguhan terkait nilai nominal UMK Provinsi Jawa Tengah tahun 2017 yang telah ditetapkan Gubernur tersebut. Selain itu, pengusaha yang telah memberikan upah melebihi ketentuan yang akan berlaku nantinya, tidak diperbolehkan menurunkan maupun mengurangi jumlah upah yang sudah diberikan atau disepakati.

“Pengusaha yang tidak dapat melaksanakan ketentuan upah minimum sebagaimana dimaksud, dapat mengajukan penangguhan untuk upah minimum kepada Gubernur Jawa Tengah atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku paling lama, 10 hari sebelum berlakunya keputusan ini. Bagi pengusaha yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam diktem ke satu, dilarang mengurangi atau menurunkan besarnya upah yang telah diberikan itu,” jelasnya.

Dengan telah ditetapkannya Surat Keputusan Gubernur Nomor 560/50 tahun 2016 tentang upah minimum pada 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017, maka para pengusaha dalam perusahaannya harus mengikuti aturan terkait upah yang diberikan kepada pekerjanya. Bilamana Surat Keputusan (SK) Gubernur tersebut sudah berlaku nantinya, maka secara otomatis beberapa keputusan Gubernur tentang upah minimun sebelumnya, tidak berlaku lagi. Pengawasan keputusan Gubernur tersebut, akan diawasi dinas terkait sesuai kompetensi masing-masing.

“Bagi perusahaan yang wilayah kerjanya meliputi beberapa Kabupaten/Kota, dilarang membayar upah pekerjanya lebih rendah dari minimum yang berlaku di Kabupaten/Kota sebagaimana tersebut dalam aturan yang pertama tadi. Pengawasan pelaksanaan keputusan ini, akan dilaksanakan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan sesuai dengan kompetensinya dan pada saat keputusan ini berlaku, maka keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 560/66/ tahun 2015 tanggal 20 November tahun 2015 tentang upah minimum pada 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2016, dan keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 560/46 tahun 2016 tentang upah minimum Provinsi Jawa Tengah 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Keputusan ini berlaku nanti, 2017,” terang Ganjar Pranowo. (BJ 03)

Advertisements