Home News Update Fraksi PPP Pertanyakan Alokasi Bantuan Keuangan Desa

Fraksi PPP Pertanyakan Alokasi Bantuan Keuangan Desa

Ketua Fraksi PPP DPRD Jateng Abdul Aziz

Semarang, 23/11 (BeritaJateng.Net) – Fraksi Partai Persatuan Pembangunan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Tengah mempertanyakan alokasi anggaran untuk bantuan keuangan desa di seluruh Jateng sebesar Rp199 miliar oleh pemerintah provinsi, karena terkesan dipaksakan.

“Kami mempertanyakan mengapa alokasi bantuan keuangan desa sebesar itu bisa tiba-tiba muncul pada RAPBD Jateng 2015, karena sebelumnya tidak pernah ada dalam pembahasan,” kata Ketua Fraksi PPP DPRD Jateng Abdul Aziz di Semarang, Minggu (23/11).

Menurut dia, kebijakan Pemprov Jateng terkait dengan rencana pemberian dana bantuan keuangan desa tersebut perlu dipertanyakan karena terkait dengan perencanaan sebelumnya.

“Apakah alokasi anggaran sebesar itu sudah didukung dengan perencanaan dan pengajuan proposal,” ujarnya.

Anggota Fraksi PPP DPRD Jateng Hartinah menambahkan bahwa meskipun secara politis, bantuan keuangan desa itu dimaksudkan sebagai tindak lanjut amanat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa.

“Sesuai prosedur, maka bantuan keuangan desa tersebut harus diawali dengan proses pengajuan dan verifikasi, apakah ini sudah dilakukan oleh Gubernur Jateng,” katanya.

Terkait dengan rencana pemberian bantuan keuangan desa di Jateng, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengharapkan seluruh jajaran aparat desa mengelola bantuan anggaran desa yang jumlahnya cukup besar itu dengan bertanggung jawab agar tidak terjerat pelanggaran hukum.

“Oleh karena itu, saya meminta agar dibuatkan sistem akuntansi desa yang sederhana, sehingga mudah dipahami dan dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Menurut Ganjar, Pemprov Jateng sudah mengawali memberikan bantuan serupa untuk desa melalui APBD Jateng 2014.

“Tiap desa mendapatkan antara Rp40 juta sampai Rp100 juta untuk program infrastruktur, karena kami ingin ada percepatan pembangunan infrastruktur,” katanya.

Sebelumnya, pemerintah pusat akan mencairkan bantuan anggaran desa seperti yang tertuang pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada Januari 2015 secara bertahap.

“Pencairan bantuan anggaran desa secara bertahap akan efektif pada Januari 2015 dengan anggaran di APBN 2015 sebesar Rp9,1 triliun,” kata Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri Tarmizi Karim.

Ia mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya masih mempersiapkan perangkat desa terkait rencana pencairan bantuan anggaran desa dengan melakukan berbagai pelatihan agar tertata.

Menurut dia, pihaknya juga meminta setiap desa mempersiapkan rencana jangka menengah dan panjang, serta rencana program kerja sebelum menerima bantuan anggaran desa.

“Bantuan anggaran desa itu akan diimplementasikan untuk program-program yang sudah direncanakan tersebut sehingga perlu persiapan agar tidak amburadul dan bisa harmonis,” ujarnya. (ant/pri)