Home Headline Fraksi PAN DPRD Jateng Tolak Import Beras

Fraksi PAN DPRD Jateng Tolak Import Beras

SEMARANG, 24/4 (Beritajateng.net) – Rencana Import beras oleh pemerintah menimbulkan polemik berkepanjangan. Pasalnya kebijakan tersebut muncul menjelang panen raya dan kebutuhan pangan nasional dinilai aman. Melihat data data produksi beras nasional, Fraksi PAN DPRD Jawa Tengah dengan tegas menolak rencana import beras.

Penolakan tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi B DPRD Jawa Tengah (Fraksi PAN) Hj. Sri Marnyuni dalam Diskusi menyambut Hari Reformasi dengan tema “Kebijakan Import VS Swa Sembada Pangan. Jalan Mana Yang Dipilih?” yang diserlenggarakan secara Offline dan Online di Kantor DPW PAN Jateng Pedurungan Semarang.

“Saya heran, selalu saja muncul rencana import ketika petani hampir panen raya. Stok nasional aman, buat apa import,” ungkapnya, Jumat (23/4) Diskusi juga menghadirkan Dosen Fakultas Peternakan dan Pertanian Undip, Prof Luthfi Djauhari dan Sekretaris HKTI Jateng Budhi Hermanto.

Sri Marnyuni memaparkan sejumlah data capaian produksi beras yang membuat Indonesia tak perlu impor tahun ini. Pertama, proyeksi BPS soal produksi gabah kering giling (GKG) Januari-April 2021 meningkat 26,88% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. BPS juga menyebut produksi beras nasional dapat memenuhi kebutuhan sekitar 29 juta ton per tahun. Stok beras Perum Bulog per 14 Maret 2021 masih cukup tinggi, mencapai 883.585 ton.

Sementara itu Provinsi Jawa Tengah sampai saat ini selalu menghasilkan produksi beras dalam jumlah yang tinggi dan sangat mencukupi untuk kebutuhan pangan masyarakat bahkan dari data yang ada surplus sekitar 60 persen.

“Jateng sendiri merupakan penyangga pangan nasional. Ketersediaan beras pada Januari-Maret 2021 mencapai 2.542.524 ton dengan kebutuhan 1.022.538 ton. Artinya ada surplus 1.519.986 ton,” paparnya.

Menurutnya, pemerintah cenderung mengambil kebijakan yang pragmatis untuk mengatasi masalah ketahanan beras nasional. Padahal potensi Indonesia begitu besar untuk swasembada.

“Pemerintah harusnya fokus pada kebijakan yang dapat menstimulasi produksi beras nasional. Seperti perluasan areal lahan, lumbung pangan, pengembangan teknologi, insentif bagi petani maupun subsidi pupuk,” katanya.

Sekretaris HKTI Jateng Budhi Hermanto menyampaikan stok beras sangatlah cukup. Namun persoalan saat ini bukanlah produksinya, tetapi pada kemudahan untuk mendapatkan pupuk. Hal itu menjadi mata rantai produksi pertanian yang juga harus diselesaikan oleh pemerintah.

Moderator diskusi Ahsin Ma’ruf menyampaikan APBN untuk sektor pertanian sekitar Rp 21,8 triliun. Namun kenyataannya, hampir semua komoditas pangan strategis masih impor.

Sebagai rekomendasi, Fraksi PAN DPRD Jateng meminta pemerintah melakukan akselerasi serap gabah petani oleh Bulog, PT Pertani, Perpadi dan swasta. Mengembangkan sarpras untuk mendukung pengelolaan panen, pengembangan institusi yang mampu mengelola hasil panen, termasuk menjalin kemitraan perdagangan antarwilayah.

Acara tersebut juga dihadiri sejumlah pimpinan dan pengurus DPW PAN Jateng, Ketua Fraksi PAN DPRD Jateng, Wahyudin Noor Aly dan Wakil Ketua Mustolih.

(NK)