Home Lintas Jateng Formastri Minta Ganti Rugi Waduk Pidekso Satu Tahap 

Formastri Minta Ganti Rugi Waduk Pidekso Satu Tahap 

Ganjar Pranowo meninjau proyek waduk Pidekso.

Semarang, 9/8 (BeritaJateng.net) –  Belasan perwakilan warga terdampak proyek pembangunan Waduk Pidekso yang tergabung dalam Forum Masyarakat Peduli Tanah Kelahiran (Formastri) menemui Gubernur Jawa Tengah H Ganjar Pranowo SH MIP di Kantor Gubernur.

Mereka yang berasal dari tiga desa, yakni Desa Pidekso, Sendangsari (Kecamatan Giriwoyo) dan Desa Tukulrejo (Kecamatan Batuwarno) meminta agar ganti rugi pembebasan lahan dapat dilakukan serentak dalam satu tahap anggaran.

Koordinator Formastri, Eko mengatakan, permintaan itu diajukan karena Formastri menerima informasi bahwa anggaran yang dimiliki oleh pemerintah pusat tidak mencukupi untuk pembayaran secara serentak. Padahal, jika tidak dibayar serentak, dikhawatirkan akan timbul kecemburuan di tengah masyarakat terdampak proyek (WTP).

“Alasannya, pertama unsur keadilan. Harga tanah yang dibayarkan sekarang dengan yang dibayarkan besok ini bagaimana perhitungannya. Ada kemungkinan harga berubah karena yang dipakai nilai pasar,” katanya.

Selain itu, warga juga meminta adanya kepastian dari pemerintah terkait kapan ganti rugi tersebut akan dilakukan. Menurut Eko, warga sudah hampir 1,5 tahun ini kebingungan kapan harus pindah.

“Ada juga beban psikologis yang ditanggung masyarakat di sana. Itu kira-kira 1,5 tahun menimbulkan kekhawatiran kapan harus pindah,” ujarnya.

Menanggapi tuntutan warga, Ganjar langsung menelpon Dirjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Mudjiadi, untuk menanyakan apakah anggaran pembebasan lahan WTP proyek Waduk Pidekso dapat dibayarkan satu tahap atau tidak. Dari percakapan tersebut diketahui bahwa pemerintah pusat tidak dapat melakukan pembayaran dalam satu tahap karena minimnya anggaran. Metode pembayaran yang paling memungkinkan adalah dengan menggunakan dua tahap.

“Saya sudah telepon Pak Dirjen, katanya tidak mungkin. Yang paling mungkin itu dua tahap. Nah sekarang saya minta yang diprioritaskan itu jalan dan tapak,” kata Ganjar.

Ganjar juga meminta instansi terkait, yakni Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) untuk memberikan penjelasan mengenai skema pembayaran ganti rugi agar warga tidak lagi khawatir dan mendapat kepastian.  Pembentukan tim appraisal pun diminta dilakukan secara paralel. Sehingga, lebih cepat dalam menilai dan menentukan harga tanah milik WTP.

“Tim penilai atau appraisalnya harus juga paralel. Maka saya minta timnya menjadi satu,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala BPN Wonogiri yang juga sebagai Ketua Tim Pembebasan Tanah Hariyanto melaporkan, pengukuran tanah, pengambilan data fisik, data yuridis dan kompilasi data sudah selesai dilakukan dengan jumlah 1.627 bidang lahan. Namun demikian, terjadi perubahan gambar waduk saat diukur berdasarkan 189 meter dpl (di atas permukaan laut). Sehingga terdapat lokasi yang tadinya terdampak menjadi tidak terdampak dan sebaliknya. Oleh karenanya, untuk menentukan nilai tanah, tim appraisal membutuhkan SK Gubernur terkait revisi penetapan lokasi.

“Ada selisih sekitar 34 hektare yang berada di luar SP2LP (Surat Persetujuan Penetapan Lokasi Pembangunan). Sehingga kita membutuhkan ada revisinya. Karena kalau kita berjalan terus tanpa ada revisi, nanti kita yang akan kena masalah hukum,” bebernya.

Setelah SK revisi tersebut terbit, lanjut Hariyanto, perhitungan harga tanah warga bisa diselesaikan paling lambat dalam waktu 45 hari. Sosialisasi kepada warga baru akan dilakukan setelah perhitungan harga tanah selesai. Jika warga sepakat dengan nilai yang diajukan oleh tim appraisal, pencairan ganti rugi dapat segera dilakukan melalui rekening bank. (Bj)