Home Headline Eksekusi Hunian Liar Tambakrejo, Tangis Sri Mulyani Pecah Tak Tahu Harus Tinggal...

Eksekusi Hunian Liar Tambakrejo, Tangis Sri Mulyani Pecah Tak Tahu Harus Tinggal Dimana

514
Eksekusi Hunian Liar Tambakrejo, Tangis Sri Mulyani Pecah Tak Tahu Harus Tinggal Dimana

Semarang, 9/5 (BeritaJateng.net) – Isak tangis warnai pembongkaran hunian liar di bawah jembatan kampung Tambakrejo, Semarang Utara, Kamis (9/5) pagi. Sri Mulyani (41) hanya mampu terduduk lemas melihat satu persatu barangnya dikeluarkan dari huniannya.

Tak hanya Sri Mulyani, tampak pula ibu-ibu histeris dan berjatuhan pingsan melihat rumahnya dibongkar aparat Satpol PP Kota Semarang.

Sesekali Sri Mulyani mengusap deraian air mata yang tak henti keluar. Sembari menggendong anaknya, Sri Mulyani berteduh dibawah puing-puing sisa pembongkaran. “Niki pripun pak, kulo nembe wangsul saking opname rumah sakit. Malah dibongkar griyo kulo (Ini gimana pak, saya baru pulang dari opname rumah sakit. Malah rumah saya dibongkar),” kata Sri Mulyani.

Ia mengaku tak tahu harus tinggal dimana setelah rumah yang merupakan harta satu-satunya dirobohkan petugas. “Gak tau harus tinggal dimana. Gak ada uang untuk biaya sewa,” terangnya.

Sri yang sehari-hari berjualan jajan sekolah ini mengaku tak memiliki uang untuk menyewa hunian di Rusunawa. Sedangkan suaminya hanyalah pengemudi ojek online yang penghasilannya tak tentu.

Ibu dua anak ini mengaku telah tinggal di bantaran sungai BKT sekitar 13 tahun. Selama itu, ia mulai membangun permanen rumahnya. Tak disangka, Pemerintah melalui BBWS melakukan normalisasi sungai Banjir Kanal Timur untuk mengatasi banjir dibeberapa wilayah di Kota Semarang.

Penertiban sebanyak 97 hunian liar di bantaran Sungai BKT tak berjalan lancar. Lantaran warga memberikan perlawanan beberapa kali dengan aparat.

“Hari ini kita mulai penertiban 97 hunian liar di Kalimati. Untuk melanjutkan proyek normalisasi Banjir Kanal Timur,” ujar Kepala Satpol PP, Endro PM.

Sementara itu, Camat Semarang Utara, Aniceto Magno Da Silva menegaskan, pihaknya sebenarnya menyesal harus dilakukan eksekusi tersebut. Namun, area tersebut akan terkena dampak proyek normalisasi Banjir Kanal Timur (BKT).

Apalagi upaya mediasi yang beberapa kali dilakukan selaku diingkari sendiri oleh warga. Padahal para penghuni tersebut disiapkan Rusunawa Kudu dan beberapa rusunawa lain yang bisa ditempati.

“Selain itu satu kartu keluarga mendapatkan bantuan Rp 1,5 juta 30 KK sudah mengambil. Kita sudah lakukan mediasi selama satu tahun, tapi tidak ada hasil,” tandasnya. (El)