Home Ekbis Ekportir Mebel di Solo tak Bisa Ekpor Barang

Ekportir Mebel di Solo tak Bisa Ekpor Barang

image
Ilustrasi

Solo, 9/1 (Beritajateng.net) – Lebih dari 100 eksportir yang tergabung Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia (ASMINDO) Surakarta, menyatakan, mengeluh hasil produksinya tidak bisa diekspor ke luar negeri karena terkendala kepemilikan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK).

“Jumlah eksportir pengrajin mebel di Kota Surakarta yang belum memiliki SVLK sekitar 70 persen atau 126 dari 180-an anggotanya,” kata Ketua ASMINDO Surakarta, Yanti Rukmana di Solo, Jumat.

Menurut dia, jumlah pengrajin mebel yang tidak bisa mengirimkan produksinya ke negara-negara di Eropa dan Australia, Jumat ini, sebanyak sekitar 18,5 kontainer dari empat pengusaha mebel.

Sehingga, produk mereka mangkrak tersimpan di gudangnya antara lain CV AmbarJati Klaten enam kontainer, Prima Putra Gunawan (tiga), Sentra Cita (enam), dan Sentana (tiga setengah).

“Kami baru Jumat hingga pukul 12.00 WIB sudah menerima keluhan dari empat pengrajin mebel yang tidak ekspor,” kata Yanti.

Ia menjelaskan, ratusan asosiasi dan industri kecil menengah (IKM) eksportir mebel di Surakarta menganggap bahwa sosialisasi yang digelar oleh Kementerian Perdagangan dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KemenLHK) di Solo tidak efektif.

Hal tersebut, kata dia, memang tidak seperti yang dibayangkan oleh para pengrajin mebel dengan sosialisasi penerbitan dan simulasi Deklarasi Ekspor (DE) dinilai sistem yang bagus dibangun oleh pemerintah shingga, para pelaku industri kecil menengah (IKM) eksportir mebel akan lebih aman dan mudah ekspor.

“Padahal, para eksportir mebel sudah memegang DE, tetapi produksinya ternyata hanya bisa keluar dari pabean saja, sedangkan negara tujuan ekspor seperti Eropa dan Australia tidak mengizinkan barang masuk,” kata Yanti.

Oleh karena itu, sejumlah eksportir banyak yang mengeluh dan merugi karena produksinya hanya bisa disimpan di gudangnya. Padahal, untuk bisa menerbitkan SVLK perlu waktu dan dengan biaya yang tidak sedikit yakni antara Rp30 juta hingga Rp50 juta.

“Kami dengan diterbitkan Permendag No.97/M-AG/PER/12-2014, tanggal 24 Desember 2014, tentang ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan sangat baik, karena telah mengakomodasikan kepentingan IKM dengan adanya sketsa DE,” katanya.

Menurut dia, anggota ASMINDO sangat antusias dengan adanya sketsa tersebut dengan harapan bisa memudahkan pelaksanaan ekspornya.

Namun, pengrajin pemegang DE ternyata tidak bisa melakukan ekspor, karema menurut pasal 18.3, bahwa ekspor ke negara yang sudah punya kerja sama dan atau nota kesepahaman PLEGT, maka pemerintah tetap mewajibkan penggunaan dokumen V-legal.

“Padahal, banyak anggotanya yang berhak mendapatkan fasilitas skema DE, tetapi karena terbentur pasal 18.3, sehingga terhambat ekspornya,” katanya.

Oleh karena itu, pihaknya dalam waktu dekat untuk melakukan audensi dengan Kementerian Perdagangan untuk mencari solusi agar para pengrajin mebel mampu kembali melakukan aktivitas ekspor ke luar negeri.

Terkait dengan terhambatnya ekspor tersebut sejumlah eksportir mebel di Surakarta mengirimkan karangan bunga ke kantor ASMINDO setempat. Karangan bunga itu, bertulisan “Ikut Berduka cita Kepada IKM yang belum Ber-SVLK dengan berlakunya Permendag No.97/M-AG/PER/12-2014”.(ant/Bj02)

Advertisements